TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa pagi (11/2/2020) ramai dipenuhi sekitar 226 pelajar dan 14 guru pendamping SMA Negeri 1 Warunggunung, Lebak, Banten. Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Plt. Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga, dan Layanan Informasi Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI Budi Muliawan.

Pimpinan rombongan Yenny Herawati dalam kesempatan tersebut atas nama para siswa dan guru pendamping memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas penerimaan yang sangat hangat dari MPR.

“Terus terang, kami para guru dan siswa baru pertama kali ini mengunjungi dan masuk ke gedung yang sangat terkenal ini. Kami semua merasa sangat terhormat atas penerimaan dari MPR,” katanya.

Tujuan kedatangan rombongan, lanjut Yenny, adalah dalam rangka kunjungan pendidikan untuk menambah wawasan anak didik terutama tentang kenegaraan.

“Harapan kami adalah, anak didik mengetahui secara langsung sejarah parlemen bangsanya sendiri terutama tentang sejarah, fungsi dan tugas-tugas MPR RI,” ujarnya.

Budi Muliawan di hadapan siswa dan para guru pembimbing mengucapkan selamat datang. “Selamat datang di Rumah Rakyat Indonesia kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI tepatnya di Ruang Sidang Gedung Nusantara V,” sapanya.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini mengungkapkan bahwa sebagai rumah rakyat, MPR sangat terbuka dalam menerima kunjungan dari masyarakat. “Jadi jangan sungkan-sungkan, ini rumah kita semua, anggap saja rumah sendiri,” tambahnya.

Usai menerima para rombongan dengan hangat, Budi Muliawan di kesempatan tersebut juga memberikan paparan materi tentang MPR RI. Dikatakannya, MPR adalah salah satu dari tiga lembaga negara yang ada di lingkungan Parlemen, dua lainnya adalah DPR dan DPD. Untuk keanggotaan, DPR dan DPD memiliki anggota masing-masing, sedangkan MPR anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD.

Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing. Salah satu tugas dan kewenangan MPR sendiri adalah mengubah dan menetapkan UUD.

“Tugas dan wewenang MPR ini sangat istimewa dan penting, sebab UUD adalah sumber hukum tertinggi di negara kita, UUD juga merupakan panduan kita dalam berperilaku di dalam kehidupan berbangsa dan hanya MPR yang memiliki kewenangaan tersebut,” terangnya.

Kewenangan MPR lainnya, lanjut Budi Muliawan, adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Pemaparan tentang kelembagaan MPR berlangsung dinamis dan interaktif. Budi Muliawan sebagai pemateri utama, memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk melemparkan pertanyaan, masukan atau gagasan.

Tawaran tersebut langsung disambut antusias peserta, untuk menanyakan beberapa hal. Diantaranya, Junaidi siswa kelas 10 IPA II. Junaidi menanyakan tentang mengapa MPR sebagai sebuah lembaga tidak lagi memiliki wewenang untuk menetapkan GBHN.

Pertanyaan siswa tersebut kemudian langsung direspon pemateri, yang menjelaskan bahwa kewenangan MPR terkait GBHN dihilangkan ketika ada amandemen terhadap konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Hal tersebut, untuk menjawab semangat reformasi tentang pemberlakuan check and balances. Sebab, pasca perubahan UUD semua lembaga negara kedudukannya menjadi sejajar atau seimbang, sehingga check and balances dipandang perlu.