TRIBUNNEWS.COM - Berkenaan dengan peringatan Hari Perdidikan Nasional 2020, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah tetap memenuhi hak pendidikan rakyat selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sepanjang kebijakan PSBB terjadi peningkatan tekanan ekonomi keluarga yang mengganggu proses belajar dari rumah.

"Fenomena tertekannya perekonomian keluarga mempengaruhi proses belajar dari rumah mulai terlihat sejak kebijakan PSBB berjalan ketat. Karena itu saya minta pemerintah mencermati fenomena ini dan segera mencari solusi terbaik untuk mengatasinya," kata Lestari Moerdijat yang juga koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah di MPR, dalam keterangannya, Jumat (1/5).

Menurut Rerie sapaan akrab Lestari, selama masa pandemi Covid-19 di Tanah Air terdapat beberapa persoalan yang terjadi di lingkup pendidikan nasional. Mengutip survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mayoritas interaksi guru-murid hanya memberikan tugas belaka yang tercatat 79,9%. Masih berdasarkan survei yang sama disebutkan hanya 8% guru yang sudah terbiasa dengan metoda pengajaran jarak jauh.

Kondisi itu, menurut Rerie, bisa jadi karena kesiapan guru baik pemahaman dan praktik melakukan pengajaran jarak jauh (PJJ) rendah.

"Jangan sampai kesalahan pedagogik ini membuat sasaran pendidikan kita tidak tercapai. Atau lebih jauh lagi bisa menimbulkan efek psikologis buruk bagi anak-anak didik kita di tengah tekanan ekonomi yang membebani orang tua," lanjutnya.

Pada kesempatan itu Rerie mengapresiasi langkah taktis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melonggarkan bantuan operasional sekolah agar anggaran dapat fleksibel mengantisipasi kemungkinan gangguan operasional sekolah selama PSBB.

"Tapi langkah itu belum cukup. Harus juga dipikirkan antisipasi ancaman meningkatnya angka putus sekolah baik pada pendidikan dasar, menengah maupun tinggi," ujarnya.

Caranya, tambah legislator Partai NasDem itu, bisa lewat memperbanyak cakupan beasiswa untuk menyelamatkan anak didik terdampak baik di tingkat pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi.

“Perlu langkah antisipatif pemerintah melalui beasiswa untuk meringankan beban orang tua terdampak korona dan juga peserta didik yang terancam putus sekolah,” tegas Rerie.

Upaya meningkatkan kualitas, skill dan kesejahteraan tenaga pengajar di setiap jenjang pendidikan, menurut Rerie, merupakan langkah yang harus disegerakan untuk mengantisipasi perkembangan zaman.

Di sisi lain, Rerie mengingatkan pemerintah terkait kesiapan infrastruktur untuk mendukung proses pengajaran jarak jauh, yang mensyaratkan ketersediaan platform daring dan akses internet yang baik.

Diakuinya, Kemendikbud telah menyediakan platform "Rumah Belajar", tapi temuan KPAI di lapangan tercatat 56,9% masyarakat tidak mengetahui program ini.

"Bahkan lebih dari 76% mengaku tidak pernah menggunakannya," ujarnya.

Dalam kondisi yang kompleks seperti saat ini, tegas Rerie, pemerintah harus menanggapi dengan serius masukan konstruktif dari elemen masyarakat agar langkah yang diambil bisa menghadirkan solusi yang tepat, sehingga kualitas pendidikan nasional terjaga baik.

Kekhawatiran Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia yang menyatakan 70% dari 4.520 kampus berpotensi kesulitan pembiayaan baik gaji maupun operasional di semester mendatang, menurut Rerie, tidak boleh dianggap remeh mengingat kampus swasta selama ini bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional.

Tidak hanya di tingkat perguruan tinggi, tambah Rerie, di tingkat lembaga pendidikan dasar dan menengah swasta pun membutuhkan perhatian yang sama.

Dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, menurut legislator Partai Nasdem itu, perlu dibangun kesadaran bersama bahwa pendidikan berkualitas adalah investasi terbesar suatu bangsa.
Dengan demikian, jelasnya, dalam situasi apa pun diperlukan kerja sama seluruh elemen untuk memenuhi hak pendidikan masyarakat.

"Kita perlu bergotong royong antara pusat dan daerah untuk membagi fokus perhatian di tengah masalah berat pandemi. Selain memutus rantai penyebaran Covid 19, upaya pemulihan ekonomi, juga tidak kalah pentingnya menyelamatkan hak pendidikan rakyat," ujar Rerie