TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berkeyakinan lembaga-lembaga negara akan menyampaikan laporan kinerjanya yang terbaik dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2020 nanti. Karena itu laporan kinerja lembaga negara pastilah mempunyai akuntabilitas. Dengan cara ini maka bisa menumbuhkan kepercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga negara.

“Karena disampaikan kepada rakyat Indonesia, setiap lembaga negara akan menyampaikan laporan kinerjanya yang terbaik. Karena itu pasti memiliki akuntabilitas. Seluruh lembaga negara akan menyampaikan kerja yang terbaik dan melaporkan yang terbaik,” kata Hidayat Nur Wahid dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema “Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Negara Melalui Sidang Tahunan MPR” di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/8/2020). Narasumber lain diskusi ini adalah Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi.

Pada 14 Agustus 2020, MPR menggelar Sidang Tahunan sebagai forum untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna MPR. Sidang Tahunan MPR menjadi satu tradisi atau konvensi ketatanegaraaan yang sudah berlangsung selama lima tahun pada MPR periode 2014 – 1019.

Menurut Hidayat, lembaga-lembaga negara baik dalam rumpun legislatif (MPR, DPR, dan DPD), maupun rumpun eksekutif (Presiden) dan rumpun yudikatif (MA, MK, KY), ditambah BPK, mengetahui bahwa Sidang Tahunan MPR dilaksakan secara live, terbuka, diikuti seluruh media dan disaksikan rakyat Indonesia.

“Pastilah mereka menyampaikan laporan kinerja yang mempunyai akuntabilitas. Justru selama lima tahun terakhir, laporan kinerja yang disampaikan lembaga negara adalah laporan yang terbaik,” katanya.

Hidayat menambahkan Sidang Tahunan MPR ini memberi pelajaran politik bagi bangsa Indonesia bahwa lembaga negara tetap hadir dan mempertanggungjawabkan kerjanya. Meski saat ini dalam masa pandemi Covid-19, lembaga negara tetap melaksanakan kewajibannya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.

“Dengan cara itu maka bisa menumbuhkan kepercayaan rakyat Indonesia pada lembaga-lembaga negara. Demokrasi tetap berjalan, ada checks and balances, dan pada gilirannya praktik demokrasi akan lebih baik lagi. Maka setiap tahun lembaga negara akan meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi, lebih bisa dipercaya, lebih akuntabel, sehingga memiliki nama yang baik,” papar Hidayat.

“Kalau nama lembaga negara baik, maka pimpinan dan anggota lembaga negara juga baik. Tentu ini mempunyai nilai positif dari sisi sosial, politik, dan lainnya. Semuanya pun menjadi positif buat rakyat dan bangsa Indonesia,” sambungnya.

Hidayat juga mengungkapkan ada keinginan untuk memperpanjang durasi Sidang Tahunan MPR. Laporan kinerja lembaga negara dilakukan dalam satu sesi tersendiri. “Penyampaian laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR dalam satu hari. Kemudian hari berikutnya pidato kenegaraan presiden dan pidato penyampaian nota keuangan,” katanya.
Namun, karena dalam masa pandemi Covid-19, maka penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR mengikuti protokol kesehatan.

“Sidang Tahunan dipersingkat durasi waktunya, dan anggota MPR yang hadir dibatasi sekitar 300 anggota saja,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi, menyebutkan perlunya penyempurnaan-penyempurnaan dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR.

“Yang lebih penting adalah inovasi-inovasi dalam bentuk format Sidang Tahunan MPR,” ujarnya.

Arwani memberi contoh dalam durasi Sidang Tahunan MPR. “Juga inovasi dalam penyampaian laporan kinerja, apakah hanya disampaikan oleh Presiden saja, atau masing-masing pimpinan lembaga negara diberi kesempatan menyampaikan secara langsung laporan kinerja lembaga negaranya,” katanya.

Laporan kinerja lembaga negara, lanjut Arwani, juga perlu dilampirkan dengan lampiran-lampiran sehingga menjadi dokumen terbuka sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR bisa dimaknai sebagai upaya membuka informasi kepada publik.

Arwani mengharapkan laporan kinerja lembaga negara juga menyikapi evaluasi dan masukan yang disuarakan masyarakat selama ini.

“Ini harus disikapi pimpinan lembaga negara. Sehingga Sidang Tahunan MPR benar-benar berdampak dan dirasakan masyarakat. Lembaga negara tidak hanya menyampaikan laporan kinerja tetapi juga memberi penjelasan terhadap persoalan yang ada di masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari Sidang Tahunan MPR ini. Sidang Tahunan tidak hanya memberi informasi tetapi juga solusi atas perkembangan-perkembangan di masyarakat,” katanya.