Gus Jazil: Kepala Daerah Harus Punya Komitmen Mensejahterakan dan Mencerdaskan Masyarakat
Diharap para calon kepala daerah punya tekad memberikan penghargaan dan insentif kepada guru yang berprestasi dan inovatif.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Menjelang Pilkada serentak yang digelar pada Desember 2020, partai politik telah menetapkan beragam masyarakat menjadi calon kepala daerah.
Agar kelak, setelah terpilih, mampu mensejahterakan masyarakat di daerahnya, pada Senin, 24 Agustus 2020, di Kantor DPP PKB, Jl. Raden Saleh, Jakarta Pusat, digelar ‘Pembekalan Calon Kepala Daerah dan Penandatanganan Pakta Integritas’.
Salah satu narasumber dalam acara itu adalah Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.
Dalam pembekalan, pria yang akrab disapa Gus Jazil itu mengingatkan ada tiga hal yang perlu dimiliki oleh calon kepala daerah saat membangun wilayahnya.
Tiga hal itu adalah komitmen terhadap pembangunan bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan kesehatan. “Para calon kepala daerah harus memiliki tiga komitmen itu,” ujarnya, Jakarta, 24 Agustus 2020.
Dalam bidang pendidikan, calon kepala daerah perlu memiliki kesungguhan dalam meningkatkan sarana dan fasilitas pendidikan di seluruh lembaga pendidikan tanpa kecuali. Pembangunan dalam bidang pendidikan menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PKB itu tidak hanya mengenai tersedianya infrastruktur gedung namun bagaimana nasib guru juga mutlak diperhatikan.
Diharap para calon kepala daerah punya tekad memberikan penghargaan dan insentif kepada guru yang berprestasi dan inovatif.
Dalam era di mana teknologi informasi tidak bisa lepas dari kehidupan, guru-guru di daerah didorong mampu dan cakap memberi pengajaran lewat metode online.
“Hal-hal yang pendukung masalah ini, seperti jaringan dan pemahamaan penggunaan teknologi informasi perlu dipikirkan oleh para calon kepala daerah,” tuturnya.
Hal demikian juga akan berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan kualitas SDM dengan berbagai strategi, teknik, dan metode yang terpadu dan berkesinambungan.
Anggaran pendidikan sesuai amanah konstitusi adalah 20 persen dari APBN. Hal demikian diharap juga diwujudkan dalam APBD.
Pendidikan dengan anggaran 20 persen di daerah sangat penting sebab untuk memperluas akses pendidikan dan menghilangkan buta huruf yang masih ada di masyarakat. “Perlu ditambahkan juga pentingnya pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler serta pendidikan deradikalisasi,” tegasnya.
Deradikalisasi, dikatakan oleh Gus Jazil bisa ditempuh dengan membumikan nilai-nilai Islam Ahlussunnahwal Jama’ah sebagai sikap keagamaan di Indonesia yang penuh dengan nilai moderat, toleransi, dan menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda-beda. “Pentingnya menghidupkan progam dialog antaragama,” ujarnya.
Dalam bidang keagamaan, dirinya mendorong agar ada program perbaikan fasilitas rumah ibadah dan pemberian insentif untuk guru ngaji dan guru agama informal.