Sedang model perekonomian yang ada di Indonesia berupa perekonomian kerumunan. Model perekonomian seperti ini, yakni 99 persen adalah UMKM, maka ia menjadi penopang perekonomian. Perekonomian tumbuh atau tidak, tergantung sektor ini. Meski demikian, model perekonomian seperti ini memiliki sisi positif dan negatif.

“Ekonomi kerumunan itu kalau satu gulung tikar masih banyak yang lain yang masih menopang. Berbeda dengan ekonomi yang berbasis konglomerasi. Satu konglomerasi gagal akan berpengaruh pada ekonomi yang lain seperti yang terjadi pada tahun 1998,” ungkapnya.

Untuk optimalisasi UMKM menurut Firmanzah ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yakni pertama, memberi stimulus. Dana yang sudah dianggarkan harus segera direalisasikan. Kedua, stimulus yang ada harus tepat sasaran.

“Jangan sampai salah sasaran,” ujarnya.

Ketiga, harus kontekstual artinya ada daerah-daerah di mana populasi UMKM-nya perlu menjadi fokus dari kebijakan stimulus.

Dari model perekonomian kerumunan, Firmanzah mencontohkan negara Aljazair. Pada tahun 1998, negara itu memformalkan ekonomi kerumunan. “Agar ekonomi kerumunan bisa terstruktur, caranya adalah formalisasi dunia usaha,” ungkapnya.

Ia yakin dan optimis bahwa Covid-19 akan berlalu. Dikatakan menangani Covid-19 rumusnya sederhana, “tinggal menunggu vaksin datang,” paparnya. Bila sudah divaksinkan maka selanjutnya masyarakat terbebas Covid-19.

Hendrawan Supratikno dalam kesempatan itu memaparkan ada UMKM yang memiliki prospek yang berkembang baik. Ada pula UMKM yang pasarnya stagnan atau mandeg. Diakui masyarakat masuk dalam dunia UMKM sebab mereka tidak bisa masuk ke sektor formal.

“Menjadi karyawan pada perusahaan besar itu susah sehingga mereka akhirnya membuat usaha kecil dan menengah," tuturnya.

Dirinya menyebut kita justru perlu khawatir bila UMKM semakin banyak sebab jangan-jangan kemiskinan semakin tinggi sehingga semua orang terjun dalam usaha kecil.

Meski demikian dirinya menyebut sektor UMKM memiliki kelebihan dibanding dengan perusahaan besar. Kelebihan itu pada fleksibilitasnya. “Fleksibilitas menjadi keunggulan UMKM,” paparnya.

Untuk itu dirinya mendorong agar pelaku UMKM diberi pembekalan cara cepat berpaling atau berpindah usaha. “Syarat untuk cepat berpaling ke usaha yang lain adalah punya modal kerja yang cukup,” ujarnya. “Itu sebabnya KUR harus lebih mudah diperoleh bagi pelaku UMKM,” tegasnya.

Rully di hadapan peserta diskusi menyebut, UMKM sering dianggap sebagai pahlawan di saat krisis ekonomi. “Namun begitu krisis selesai, UMKM dilupakan,” tuturnya. Padahal di berbagai negara termasuk di negara maju seperti Jepang, Amerika, dan Singapura, sektor ini memiliki kontribusi yang besar dan sangat signifikans.

Membedakan UKMK di antara negara maju dan berkembang menurut Rully hanya pada standar dan klasifikasinya. "Kalau di Indonesia UMKM standarnya di bawah Rp 50 juta. Di Jepang batasnya lebih tinggi dari itu,” tutupnya.