TRIBUNNEWS.COM ‐ Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi bertambahnya penularan kasus varian baru Covid-19 asal Inggris bersandi B117 di Tanah Air. Sedikitnya ditemukan empat kasus B117 baru hingga Senin (8/3.2021), sehingga terhitung enam orang Indonesia telah terinfeksi, respon Ketua MPR RI:

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menanggapi isu aktual tersebut. Pertama, MPR mendorong pemerintah dalam hal ini Kemenkes bersama Satgas Penanganan Covid-19 jangan sampai lengah terhadap perkembangan dan penyebaran varian baru Covid-19 B117 tersebut. 

Kedua, pemerintah dalam hal ini Kemenkes bersama pemerintah daerah secara bersama melakukan percepatan vaksinasi Covid-19, khususnya bagi kelompok prioritas ataupun kelompok rentan agar dapat mencapai kekebalan kelompok. Mengingat, vaksin yang sekarang digunakan pemerintah dinilai masih efektif untuk mencegah penularan mutasi virus sehingga tidak akan mempengaruhi kekebalan kelompok.

Ketiga, MPR mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran untuk melakukan riset dan penelitian agar Kemenkes bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) serta para pakar virus dapat terus melakukan penelitian/riset terkait varian baru ini (B117) agar dapat diketahui pasti karakteristik dari varian B117 sehingga upaya-upaya pencegahan pun dapat segera dilakukan.

Keempat, MPR juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun harus tetap waspada serta disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, disamping turut menyukseskan program vaksinasi Covid-19 dari pemerintah.

Sebanyak 1,1 juta dosis vaksin Covax AMC tiba di Indonesia pada Senin (8/3/2021). Pengiriman vaksin buatan AstraZeneca tersebut merupakan gelombang pertama melalui skema kerja sama multilateral, respons Ketua MPR RI:

1) Mengapresiasi upaya pemerintah yang telah berhasil mendatangkan vaksin Covax AMC ke Indonesia melalui jalur multilateral, guna memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri.

2) Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Satgas Penanganan Covid-19 untuk dapat melakukan percepatan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 secara nasional dengan memanfaatkan stok baru vaksin Covax AMC.

3) Meminta pemerintah untuk terus berkomitmen memenuhi kebutuhan akan vaksin Covid-19 di Indonesia dengan berupaya dan bernegosiasi guna menambah pasokan vaksin untuk memenuhi program vaksinasi nasional.

Pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton dengan alasan untuk menjaga stok beras nasional serta menjaga pasokan beras untuk bantuan sosial/bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM, sekaligus sebagai langkah antisipasi berkurangnya persediaan pasokan beras akibat banjir yang terjadi di sejumlah daerah.

Atas isu ini, MPR mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan masa panen di Indonesia dan mengkaji berapa kebutuhan stok beras yang diperlukan sebelum rencana impor satu juta ton beras tersebut direalisasikan, mengingat pemerintah dapat terlebih dahulu melakukan sejumlah langkah dan upaya untuk memaksimalkan penyerapan beras dari petani sebelum memutuskan untuk mengimpor beras.

Kedua, meminta pemerintah memperhitungkan kondisi saat ini, yaitu bulan Maret-April 2021 yang merupakan masa panen, sehingga produksi beras dalam negeri dapat diserap untuk memaksimalkan cadangan beras pemerintah/CBP.

Ketiga, mendorong pemerintah dalam menetapkan kebijakan impor, sesuai dengan kondisi yang menyebabkan keharusan untuk memilih kebijakan tersebut, serta pemerintah harus dengan prinsip kehati-hatian serta dilakukan sejak dari jauh-hari, mengingat pemerintah perlu mempertimbangkan panjangnya proses impor, dan impor yang bertujuan sebagai bentuk langkah antisipasi atas kemungkinan krisis pangan akibat pandemi yang dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Terakhir, Bamsoet meminta pemerintah menyinkronisasikan data-data jumlah pasokan beras antar semua instansi dan institusi terkait, agar data-data tersebut dapat dihitung secara akurat dan terharmonisasi dengan baik, sehingga dapat dijadikan basis atau dasar pengambilan kebijakan yang efektif, khususnya impor, dalam sektor pertanian.

Isu terakhir, terkait penerapan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE skala nasional bertambah jadi 12 Polda, dengan penambahan Polda Banten dan Polda Sulawesi Utara, namun peresmian tilang elektronik skala nasional yang awalnya dijadwalkan pada 17 Maret 2021, diundur menjadi 23 Maret 2021, respons Ketua MPR RI:

Pertama, meminta Polri untuk menyosialisasikan pemberlakuan ETLE agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui mengenai ETLE, serta meminta Polri mempersiapkan sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan ETLE, sehingga tujuan ETLE dapat tercapai yaitu untuk mengurangi interaksi pelanggar lalu lintas dengan petugas sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri, mengingat interaksi tersebut bisa berpotensi menjadi celah penyalahgunaan wewenang.

Kedua, meminta Polri mengedepankan pelayanan yang terbaik, profesional, dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan tindakan korupsi, khususnya dalam menerapkan ETLE.

Ketiga, meminta Polri melakukan pengintegrasian data terhadap pelanggar lalu lintas, sehingga setiap data pelanggar tercantum dalam sistem dan dapat diketahui apabila terdapat riwayat pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, agar pemberian sanksi dapat sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Terakhir, mendukung pelaksanaan ETLE agar ke depannya dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. (*)