TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah terus mempercepat cakupan program vaksinasi Covid-19 untuk mempercepat terbentuknya herd immunity serta pemulihan ekonomi Indonesia. Namun, sampai saat ini jumlah masyarakat yang telah menerima vaksinasi Covid-19 masih jauh dari target Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikarenakan jumlah vaksin yang tersedia atau stok yang dimiliki Indonesia masih terbatas.

Maka dari itu, merespon hal tersebut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk terus berupaya mendatangkan vaksin Covid-19 antara lain dengan melakukan hubungan bilateral maupun multilateral dalam rangka untuk memperkuat kerja sama dibidang pengadaan vaksin dengan negara-negara sahabat, guna memudahkan untuk bernegosiasi dalam rangka memenuhi dan mengamankan ketersediaan vaksin bagi Indonesia. Mengingat, vaksin Covid-19 saat ini menjadi rebutan seluruh dunia.

Bamsoet pun meminta pemerintah untuk tetap memperhatikan serta memastikan keamanan sekaligus kehalalan vaksin Covid-19 yang nantinya akan dipergunakan oleh masyarakat luas serta mengimbau masyarakat Indonesia dapat bersabar untuk menunggu giliran mendapatkan vaksin Covid-19. 

Selain mengenai vaksinasi Covid-19, Bamsoet juga turut merespon mengenai 1.350 prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat resmi bertugas dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Papua Nuigini di Papua mulai Jumat (12/3), yaitu:

1) Mendukung penugasan sejumlah prajurit TNI untuk bertugas menjaga perbatasan/teritorial di Papua sesuai tugas pokok dan fungsi TNI. Diharapkan dengan adanya pengawasan dan penjagaan dari prajurit TNI dapat membuat situasi maupun kondisi di wilayah perbatasan tersebut aman sekaligus mencegah terjadinya kembali penyelundupan senjata api dan amunisi di perbatasan RI-PNG. Mengingat, sejumlah kasus penyelundupan seringkali masuk dari PNG ke Papua.

2) Meminta TNI untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan  pengawasan dan penjagaan teritorial Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dengan menambah jumlah personel TNI yang disebar di seluruh wilayah. Mengingat, belum semua wilayah perbatasan bisa diawasi dengan baik karena kondisi geografis yang sangat luas.

3) Mengajak masyarakat bisa ikut berpartisipasi membantu TNI melakukan pengawasan perbatasan negara agar wilayah perbatasan lebih aman dan terbebas dari berbagai aktivitas ilegal, seperti kegiatan penyelundupan barang ilegal ke wilayah Indonesia.

Selanjutnya, mengenai wacana pembatasan kuota bagi jamaah haji asal Indonesia oleh otoritas Arab Saudi berpotensi menimbulkan dampak, salah satunya terhadap biaya ibadah haji berpotensi mengalami penyesuaian.

Atas isu ini, Bamsoet mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama/Kemenag untuk terus melakukan pembicaraan dengan pihak otoritas Arab Saudi agar dapat mempertimbangkan mengenai pembatasan kuota jemaah haji, di samping bersama Kementerian Perhubungan/Kemenhub menyinkronisasikan ketentuan protokol kesehatan dan penerapannya dalam kegiatan transportasi. 

Kedua, mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenag, untuk terus berkomitmen melakukan upaya penyelenggaran haji 1442/2021 dengan merespons situasi terkini dengan langkah-langkah strategis dan terukur, sehingga ketika pemerintah Arab Saudi membuka kembali akses haji, pemerintah Indonesia telah siap untuk memberangkatkan jemaahnya dengan penyesuaian yang telah dilakukan.

Dan ketiga, mendorong penyusunan perencanaan skenario-skenario terkait keberangkatan haji, yakni mengenai penerapan protokol kesehatan, pergerakan jamaah di Tanah Suci, durasi masa tinggal di Arab Saudi, dan aspek ibadah haji di masa pandemi Covid-19.

Terakhir, mengenai meningkatnya nilai impor Indonesia pada Februari 2021 sebesar 13,26 miliar dolar AS atau naik 14,86 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020 seperti yang dicatatkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Bamsoet meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, untuk mengevaluasi produksi dalam negeri guna dilakukan peningkatan kualitas agar setara dengan kualitas produk luar negeri, dan bersama dengan BPS memetakan sektor-sektor yang mengalami peningkatan impor, kemudian menilai angka kebutuhan masyarakat pada sektor-sektor produksi tersebut, agar dapat ditemukan solusi untuk meminimalisir peningkatan nilai impor.

Kedua, Bamsoet mendorong seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dan Badan Usaha Milik Negara/BUMN untuk berorientasi pada produksi dan bahan baku dalam negeri, guna meminimalisir penggunaan produk-produk impor dalam proyek pemerintah dan BUMN.

Ketiga, mendorong pemerintah memastikan produksi-produksi dalam negeri terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas, kemasan, dan desain, serta mengikuti tren yang sedang berkembang agar tidak ketinggalan zaman dan memiliki daya saing yang baik dengan produk-produk luar negeri, dan dapat menembus pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

Keempat, mendorong pemerintah mengimbau kepada pengusaha-pengusaha untuk memanfaatkan dan memperhitungkan secara optimal kebutuhan pasar dalam negeri yang berjumlah 270 juta penduduk dengan tingkat daya beli yang sangat besar untuk menggairahkan kembali siklus perekonomian, sehingga dapat memulihkan kembali perekonomian Indonesia. (*)