Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Lestari Moerdijat Serahkan Bantuan Sembako Kepada Korban Likuifaksi Petobo

Rerie menyebutkan sudah mengetahui permasalahan pokok yang dihadapi penyintas Petobo dan ribuan lainnya Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

Editor: Content Writer
zoom-in Lestari Moerdijat Serahkan Bantuan Sembako Kepada Korban Likuifaksi Petobo
MPR RI
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberikan bantuan sembako di Petobo Atas, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (2/4/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyerahkan bantuan 7.000 paket sembako untuk korban bencana likuifaksi Petobo di Sekretariat Forum Korban Likuifaksi Petobo yang berada di tengah shelter terbesar pengungsian korban bencana Pasigala yang terjadi 28 September 2018 lalu.

"Meskipun tidak banyak kami tetap memberi perhatian. Bantuan ini merupakan hasil gotong kita semua untuk memberikan sedikit perhatian kepada pengungsi korban likuifaksi," kata Lestari Moerdijat usai memberikan bantuan di Petobo Atas, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (2/4/2021).

Dalam penyerahan bantuan sembako, Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, didampingi Gubernur terpilih Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Ketua DPRD Provinsi Hj. Nilam Sari Lawira, Anggota DPR RI Eva, Tenaga Ahli MPR RI Atang Irawan dan Yahdi Basma serta sejumlah kader Partai NasDem. Penyerahan bantuan sembako ini bersamaan dengan momentum Rakerwil Partai Nasdem Sulteng pada 2-3 April 2021

Rerie menyebutkan sudah mengetahui permasalahan pokok yang dihadapi penyintas Petobo dan ribuan lainnya Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

"Sejauh ini kami sudah serap permasalahan pokok yang dialami korban likuifaksi Petobo dan ribuan korban lainnya di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong. Saya sudah berdiskusi detail dengan gubernur terpilih dan Ibu Ketua DPRD. Saya yakini solusi yang harus dikerjakan negara adalah pemenuhan hak pengungsi khususnya hunian layak bagi korban," katanya.

"Sudah menjadi tugas saya sebagai wakil ketua MPR bidang aspirasi masyarakat dan daerah, mudah-mudahan dengan masukan yang ada bisa diteruskan kepada pemangku kepentingan," sambungnya.

Rerie menjelaskan lebih lanjut bahwa persoalan pokok yang terkait dengan hunian layak, yaitu hunian tetap (Huntap) adalah soal ketersediaan lahan. Soal pengadaan tanah ini menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Berita Rekomendasi

"Kita akan lihat, problemnya ada di soal kesediaan anggaran atau aspek (payung) hukum kepemilikan tanah calon Huntap Satelit, misalnya di Petobo ini. Apa yang menjadi kendalanya? Selanjutnya tentu akan saya sampaikan secara serius kepada Pemerintah Pusat. Termasuk soal perpanjangan Inpres No. 10/2019 yang memang masa berlakunya sudah habis pada Desember 2020 silam," imbuh Rerie.

Kepada para pengungsi Rerie mengharapkan agar tetap semangat dan tawakal.

"Saya melihat para pengungsi ini pejuang luar biasa. Berjuang sudah melalui bencana pada waktu lalu, ditambah pandemi Covid-19. Sudah dua tahun, pasti mempengaruhi daya tahan fisik dan psikis. Dengan kondisi ini para pengungsi masih tetap tegar dan bersemangat," tuturnya.

Di Petobo Atas ada 1.360 KK korban bencana likuifaksi. Mereka berhasil selamat dari likuifaksi 184,5 hektar dengan 1.055 bangunan rumah dan sekolah di Petobo Bawah. Sejumlah kepala keluarga ada yang memilih direlokasi ke Huntap Tondo.

Namun sebagian besar memilih untuk mendapatkan Huntap di Petobo Atas. Namun, Huntap belum bisa dibangun karena persoalan ketersediaan lahan (masih ada sengketa lahan karena kepemilikan pribadi sejumlah warga). Ini yang masih menjadi masalah di Petobo. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas