Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Arsul Sani: Radikalisme Bisa Dicegah Jika Ruang Konsultasi dan Partisipasi Publik Dibuka

Arsul Sani mengutarakan bahwa untuk menetralisir paham-paham radikal, negara telah melakukan upaya deradikalisasi dan kontra radikalisasi.

Arsul Sani: Radikalisme Bisa Dicegah Jika Ruang Konsultasi dan Partisipasi Publik Dibuka
Tribunnews/Irwan Rismawan
Anggota Densus 88 membawa terduga teroris dari Makassar setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (4/2/2021). Sebanyak 26 orang terduga teroris yaitu 19 orang dari Makassar dan 7 orang dari Gorontalo yang tergabung dalam Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Densus 88. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengungkapkan bahwa paham dan gerakan radikalisme bisa dicegah dan dihentikan jika seluruh proses penyelenggaraan negara membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik.

Hal itu sangat penting, sebab salah satu penyebab tumbuh suburnya radikalisme selain kemiskinan, juga ketidakpuasan kepada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak atau merugikan. Tersedianya ruang komunikasi untuk mereka, akan mempersempit potensi masuknya paham radikal karena merasa dikecewakan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR RI kerjasama Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bertema ‘Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk Menangkal Radikalisme Bagi Generasi Muda’, di Media Center MPR/DPR/DPD, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2021).

Hadir dalam acara sebagai narasumber anggota MPR Fraksi Golkar/ Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Agun Gunandjar Sudarsa serta para awak media massa nasional baik elektronik, cetak dan online sebagai peserta.

Sebagai informasi publik, Arsul Sani mengutarakan bahwa untuk menetralisir paham-paham radikal, negara telah melakukan upaya deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Salah satunya, DPR melalui Pansus telah menghasilkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. UU tersebut meletakkan dasar pengaturan yang lebih kuat terkait dengan upaya penangkalan paham dan gerakan radikal. Implementasinya, pemerintah kemudian membuat program besar Kesiapsiagaan Nasional.

“Sekarang kita lihat petanya seperti apa sampai hari ini. Saya melihat kerja-kerja deradikalisasi sebagai perwujudan program besar kesiapsiagaan nasional masih kurang efektif karena paradigmanya masih memakai paradigma yang lama yakni money follow function sehingga kerja menjadi tidak terkoordinasi, terkesan tumpang tindih, dan pengulangan,” paparnya.

Semestinya, lanjut Arsul, program deradikalisasi bisa efektif jika menerapkan paradigma yang sebetulnya merupakan komitmen pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sejak tahun 2014, yakni money follow program. Dalam paradigma ini, lembaga yang menjalankan boleh lebih dari satu tetapi dibawah koordinasi satu lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih, pengulangan dan pemborosan anggaran.

“Saya harap kerja-kerja deradikalisasi ke depannya akan lebih baik dengan memakai prinsip money follow program,” ucapnya.

Ditegaskan Arsul, upaya deradikalisasi harus dilakukan secara benar, konsisten dan mendapatkan dukungan masyarakat. Sebab, salah satu bahaya utama radikalisme adalah selalu menyasar kepada generasi muda bangsa. Untuk membentengi, para pemuda mesti dibekali dengan pemahaman kebangsaan yang kuat.

Namun, Arsul Sani mengingatkan, metode pendidikan kebangsaan kepada generasi milenial harus tidak kaku, gunakan metode yang sesuai dengan jiwa muda, kekinian sehingga bisa diterima serta mudah dipahami.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas