Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Wakil Ketua MPR RI: Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Perlu Strategi Politik yang Tepat

Mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh harus dengan strategi yang tepat dan membutuhkan dukungan semua pihak

Wakil Ketua MPR RI: Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Perlu Strategi Politik yang Tepat
Istimewa
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat 

TRIBUNNEWS.COM - Mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh harus dengan strategi yang tepat dan membutuhkan dukungan semua pihak.

"Saat ini draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sudah di Badan Keahlian DPR untuk disempurnakan, kemudian dipresentasikan untuk dimintakan tanggapan setiap fraksi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/7).

Menurut Lestari, masuknya RUU PKS dalam proses politik di parlemen harus diantisipasi dengan baik oleh semua pihak yang peduli terhadap penghapusan kekerasan seksual di tanah air.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, lobi-lobi di tingkat fraksi harus segera dilakukan untuk memberikan pemahaman yang utuh, terkait frasa atau pasal-pasal yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fraksi.

Jika secara teknis fraksi-fraksi sudah memahami pentingnya kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual di tanah air, ujar Rerie, secara politik juga harus dipastikan mayoritas fraksi di parlemen mendukung undang-undang tersebut.

Tentu, jelasnya, upaya ini akan menghadapi banyak tantangan mengingat saat ini kita sedang berupaya keras mengendalikan panyebaran Covid-19 di tanah air.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sangat berharap, RUU PKS bisa tuntas dibahas tahun ini menjadi undang-undang.

Mengingat kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa pandemi Covid-19 ini, tegas Rerie, semakin memprihatinkan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada 2020 yakni sekitar 7.191 kasus.
Sementara pada tahun yang sama total kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus.

Berdasarkan pelaporan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA) tahun ini hingga 3 Juni 2021 terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari data tersebut, angka kekerasan seksual masih mendominasi.(*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas