TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak generasi milenial, khususnya mahasiswa, mengkaji kembali sistem demokrasi Indonesia saat ini. Perlu ditelaah kembali apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudaratnya. 

"Para mahasiswa harus berani membuat kajian serta mengevaluasi sistem demokrasi langsung saat ini. Sistem pemilihan langsung dalam pemilihan pimpinan daerah, pusat ataupun legislatif sangat rentan dengan money politic dan biaya tinggi. Kalau kita pertahankan bukan tidak mungkin demokrasi kita hanya begantung pada angka, bukan lagi memperjuangkan aspirasi rakyat," ujar Bamsoet usai Ngobras (ngobrol santai) sampai Ngompol (ngomong politik) bersama Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta 2019-2020 Sultan Rivandi di Jakarta, Senin (26/7/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menilai sistem demokrasi langsung yang dianut oleh bangsa Indonesia sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi. Tidak aneh bila kemudian banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

"KPK juga melakukan kajian bahwa pemilihan langung itu daya rusaknya luar biasa atas sistem ini. Tidak sedikit kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi karena saat pemilihan mereka mengeluarkan biaya yang sangat tinggi," kata Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan, tidak menutup kemungkinan hasil kajian para mahasiswa menyimpulkan perlunya perubahan sistem demokrasi di Indonesia. Terpenting, perubahan yang terjadi harus membawa sistem demokrasi Indonesia lebih baik kedepannya. 

"Kita semua tentu tidak ingin sistem demokrasi Indonesia kedepan terus berdasarkan NPWP, nomor piro wani piro. Karena itu, kita perlu merefleksi kembali pelaksanaan sistem demokrasi Indonesia," pungkas Bamsoet.

Seperti apa keseruan obrolan Bamsoet dengan Sultan Rivandi, bisa disaksikan selengkapnya di podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) di kanal Youtube Bamsoet Channel. (*)