TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jajaran pengurus Rabithah Alawiyah bersilaturahim ke Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021). Kunjungan tersebut selain untuk bersilaturahim, juga untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dari Rabithah Alawiyah. Salah satunya soal pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.

Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen Umar bin Smith mengatakan, selama ini masih ada ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Keluhan agar terwujud kesetaraan di depan hukum itulah yang disampaikan Rabithah Awaliyah sebagai aspirasi dari bawah kepada Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid.

”Alhamdulillah, hari ini saya diterima oleh Wakil Ketua MPR Pak Jazilul Fawaid, intinya kita sebagai rakyat ingin menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kita semua ini cinta kepada negara ini. Karena itu, apabila kita melihat ada ketimpangan-ketimpangan khususnya di ketimpangan bidang hukum, supaya perangkat pemerintah, hukum, semua itu bisa hadir kepada semua pihak, baik yang di atas maupun yang di bawah,” ungkapnya.

Habib Zen mengatakan, saat ini timbul keresahan di kalangan rakyat, sepertinya tidak ada keadilan dalam pemasalah peradilan di Indonesia. ”Itulah yang saya sampaikan kepada wakil rakyat karena disini ada PKB, dimana kita selama ini juga sudah berhubungan sangat baik, karena itu saluran ini kita salurkan karena Rabithah bukan lembaga politik, Rabithah adalah lembaga sosial keagamaan. Jadi kita salurkan aspirasi politik kita lewat jalur yang benar,” urainya.

Senada dengan Habib Zen, Pimpinan Majelis Rasulullah yang juga Ketua Dewan Hubungan Lembaga Rabithah Alawiyah Habib Nabiel al-Musawa, menyampaikan keprihatinannya dan saran-saran terhadap pimpinan MPR agar bagaimana bisa memperjuangkan keadilan hukum di Indonesia yang belakangan ini dinilai banyak terjadi ketidakadilan.

Menurutnya, sebuah keanehan ketika ada beberapa orang yang terlibat dalam kasus korupsi berat dan sudah terbukti bersalah di depan hukum, namun malah dijatuhi dengan vonis ringan dan diberikan potongan hukuman atau remisi. Disisi lain, rakyat kecil bahkan ulama malah diperberat hukumannya. ”Karena itu, Rabithah Alawiyah Pusat Indonesia sebagai ormas yang menaungi dan menghimpun para habaib di seluruh Indonesia, dengan ini akan terus menyuarakan dan menyampaikan keprihatinan ini,” katanya.

Pihaknya juga akan terus menemui para pemimpin bangsa demi terwujudnya keadilan hukum bagi semua.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan Rabithah Awaliyah, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyambut baik dan akan terus berjuang bersama-sama berbagai kalangan untuk terciptanya hukum yang berkeadilan bagi semua. ”Tentu ini aspirasi yang baik untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Memang kunci kesejahteraan, kunci kita menuju cita-cita kemerdekaan itu, salah satunya adalah penegakan hukum. Hukum harus tegak lurus dan bisa memberikan keadilan kepada semuanya,” kata Gus Jazil yang juga anggota Komisi III DPR.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, hukum yang berkeadilan ini juga menjadi concern MPR dan menjadi tugas semua, baik pemerintah maupun masyarakat untuk terus menerus menjunjung tinggi hukum dan keadilan. ”Tanpa itu, seandainya toh Indonesia ini sejahtera, juga nggak ada gunanya karena kesejahteraan tanpa keadilan malah membuat celaka untuk kita semua,” katanya. (*)