TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengajak para calon yang maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2022-2025 untuk bersaing secara sehat.

Siapapun yang terpilih dalam Musyawarah Nasional XVII HIPMI yang rencananya akan digelar pada Oktober/November 2022, harus bisa memajukan HIPMI menjadi mitra strategis pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian nasional.

Global Entrepreneurship Index (GEI) sebagai patokan untuk melihat negara dunia mengalokasikan sumber daya dalam mempromosikan kewirausahaan, menempatkan Indonesia di urutan ke 75 dari 137 negara yang disurvei.

Menaikkannya, Indonesia perlu melahirkan lebih banyak lagi wirausaha baru. Presiden Joko Widodo, sebagaimana tersirat dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, menargetkan lahirnya sejuta wirausaha baru hingga tahun 2024.

"Presiden Joko Widodo melalui berbagai kementerian/lembaga telah menggulirkan berbagai kebijakan afirmatif. Antara lain, pembiayaan lewat KUR serta perbankan dinaikkan hingga 30 persen untuk UMKM; serta mengalokasikan 40 persen belanja negara untuk belanja produk UMKM, yang targetnya mencapai Rp 500 triliun.

"HIPMI bisa memanfaatkan berbagai kebijakan tersebut untuk membantu Presiden Joko Widodo melahirkan sejuta wirausaha baru hingga tahun 2024. Karenanya, selain memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke berbagai daerah, HIPMI juga harus melebarkan sayap hadir di berbagai kampus/perguruan tinggi. Sehingga bisa mengajak para mahasiswa untuk bergerak di sektor entrepreneurship," ujar Bamsoet usai menerima Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan HIPMI periode 2019–2022 Anggawira, di Jakarta, Senin (15/8/2022).

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengingatkan, sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia juga tak lepas dari pengaruh dan landscape ideologi, politik, dan ekonomi global yang berkembang dinamis, yang saat ini sedang dalam suasana muram.

Beragam faktor yang mempengaruhi antara lain melambungnya harga komoditas global, kebijakan moneter negara maju yang mulai agresif, masih berlangsungnya konflik Rusia - Ukraina, serta kemungkinan peningkatan ketegangan di Taiwan.

"Hasil survei Bloomberg memang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat resiko resesi yang kecil, hanya 3 persen. Sangat jauh jika dibandingkan rata-rata negara Amerika dan Eropa (40 hingga 55 persen) ataupun negara Asia Pasifik (pada rentang antara 20 hingga 25 persen).

"Namun kita tetap harus waspada, mengingat menurut IMF dan Bank Dunia, perekonomian 66 negara (diluar Indonesia) diprediksi akan bangkrut dan ambruk. Jika terjadi, pasti akan membuat kondisi ekonomi global semakin suram, sehingga harus diwaspadai oleh Indonesia dari sejak dini," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum SOKSI ini menjelaskan, konflik Rusia - Ukraina saja sudah memicu krisis pangan dan krisis energi global.

Menyebabkan terhambatnya pasokan gandum dunia sebanyak 30 hingga 40 persen. Harga gas alam di Eropa meningkat 60 persen dalam dua pekan, semakin memperburuk krisis energi yang ditandai kenaikan harga minyak mentah yang mencapai 350 persen hanya dalam kurun waktu 2 tahun.

Proyeksi Energy Information Administration (EIA) pada awal April 2022 lalu memperkirakan harga minyak mentah Brent untuk keseluruhan di tahun 2022 bisa mencapai 98 dollar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN 2022 sebesar USD 63 per barel.

"Secara blak-blakan di berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menyatakan beban subsidi untuk BBM, Pertalite, solar, dan LPG sudah mencapai Rp 502 triliun. Untuk menekan subsidi, HIPMI bisa berperan dengan membantu percepatan migrasi kendaraan dari berbahan bakar minyak ke bermotor listrik.

"Setiap migrasi satu unit kendaraan, diperkirakan bisa menghemat subsidi mencapai Rp 22,9 juta per tahun. HIPMI juga bisa lebih banyak terjun ke green economy. Secara global, studi World Economic Forum 2020 mengestimasi transisi ke ekonomi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai 10 triliun dolar AS, dan membuka 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030," pungkas Bamsoet. (*)