Mendesaknya Kebutuhan Kerja Sama Pusat dan Daerah Berbasis Data

Dengan data yang tersedia pemerintah bisa merencanakan program kerja yang lebih baik. Dalam kondisi yang tidak normal seperti saat ini, proses pengambilan keputusan bisa terhambat oleh ketersediaan data yang tidak memadai.

Kekurangan pangan di satu wilayah, misalnya, harus didetailkan datanya agar solusi yang diharapkan benar-benar bisa dicapai dengan cepat dan tepat sasaran. Demikian juga kelebihan produk pangan di daerah yang mengalami panen raya, harus dibekali data yang detail. Termasuk data pendukungnya, seperti moda transportasi, biaya-biaya terkait, pajak, dan lain sebagainya.

Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masalah pengumpulan data dan pengolahannya sebenarnya bisa lebih mudah dan lebih cepat dilakukan. Sudah sejak lama kita sering berdebat dengan data.

Masalah produksi beras saja sering menjadi perdebatan panas karena masalah data yang tidak klop di antara sejumlah pihak. Karena itu upaya memperbaiki pengelolaan data ini patut didukung dengan menguatkan kolaborasi, koordinasi, dan menghilangkan silo-silo antar-kementerian, antar-lembaga, dan lain-lain. Fokusnya adalah demi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya sendiri setuju dengan imbauan dan upaya Presiden dan mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil dalam kaitan mengatasi inflasi yang sangat tinggi saat ini," kata Fadel.

"Bahwa kondisi saat ini bukan kondisi yang harus dijalankan melalui pola kerja rutinitas biasa, namun harus dihadapi dengan sikap urgen dengan melihat persoalan secara makro, mikro, detail, dan berbasis data dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Saya optimis, Indonesia bisa mengatasi ancaman yang sedang berada di depan mata, kuncinya, koordinasi, kolaborasi, dan berbasis data," tutupnya. ###