TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat transisi energi guna menghadapi krisis energi global.

Dukungan tersebut disampaikan menyusul arahan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama tokoh media dan ekonom di Hambalang pada 17 Maret 2026.

Eddy menilai percepatan transisi energi menjadi langkah strategis, terutama dengan pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, panas bumi, serta elektrifikasi di sektor transportasi.

“Saya menyambut gembira arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit tenaga surya, angin, panas bumi, bahkan mempercepat elektrifikasi di sektor transportasi,” ujarnya.

Baca juga: Bamsoet Hadiri Silaturahmi Pimpinan MPR-DPR, Bahas Fleksibilitas Fiskal hingga Komunikasi Pemerintah

Menurutnya, krisis energi yang dipicu konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa ketahanan energi nasional masih rentan terhadap gangguan global.

Ia menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, khususnya LPG, minyak mentah, dan produk turunannya, membuat posisi nasional cukup rentan saat terjadi gangguan pasokan.

“Jika impor LPG tersendat, sektor rumah tangga hingga perhotelan akan terdampak. Saat ini sekitar 75 persen kebutuhan LPG nasional masih berasal dari impor,” kata Eddy.

Karena itu, ia mendorong percepatan konversi penggunaan energi, termasuk peralihan dari LPG ke kompor induksi berbasis listrik, sebagai langkah mengurangi ketergantungan impor.

Selain itu, Eddy juga mendukung rencana percepatan pensiun dini pembangkit diesel yang dinilai tidak efisien dan memiliki tingkat emisi karbon tinggi.

Menurutnya, biaya operasional pembangkit diesel bisa mencapai tiga hingga lima kali lebih mahal dibandingkan pembangkit berbasis batu bara.

Meski demikian, ia mengakui masih ada sektor yang tetap membutuhkan energi fosil, seperti transportasi udara, laut, serta industri strategis seperti pupuk, petrokimia, baja, dan farmasi.

“Namun untuk sektor-sektor yang memungkinkan pengurangan energi fosil, apalagi yang bergantung pada impor, transisi energi perlu dilakukan secara cepat,” tegasnya.

Di sisi regulasi, Eddy juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian payung hukum terkait energi, termasuk RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan, serta revisi Undang-Undang Migas.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong peningkatan produksi migas dalam negeri.

“Percepatan regulasi menjadi kunci agar transisi energi berjalan efektif dan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi,” pungkasnya.