TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengiriman surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Rajak tidak ada motif untuk menekan pemerintahan Malaysia.

Menurut Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana surat tersebut memberikan sinyal bahwa kedua belah pihak harus duduk secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang sedang mendera dua negara bertetangga tersebut.

"Bukan diperuntukkan untuk menekan tapi mengajak Malaysia bersama-sama duduk membahas persoalan yang hangat, " ujar Hikmahanto saat ditemui usai acara diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (28/8/2010).

Selain itu, komunikasi antar dua kepala negara itu, lanjut Hikmahanto adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban SBY sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara untuk menghindarkan kedua rakyat yang berseberangan satu sama lain tidak berperang.

"Itu dilakukan agar rakyat masing-masing negara tidak berkonfrontasi, sebagai pemerintah bertanggung jawab, sudah seharusnya berkumpul, itu kan hindari perang, " jelasnya.

Semestinya, pemerintah dalam hal ini Presiden tidak berhenti di titik pengiriman surat saja. Tetapi, harus ada tindak lanjut yang berikutnya harus dilakukan.

"Surat itu proses awal, langkah selanjutnya pertemuan, tapi jangan seperti di Ambalat, permasalahan yang dihadapi masalah perbatasan, bisa membatasi di masalah itu saja, " tandasnya.

Sebelumnya, Presiden SBY telah mengirimkan surat terkait insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Rajak menerima sendiri surat kiriman tersebut.