Nilai SBY Cuma 5 dari Skala 1-10

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama setahun terakhir Pemerintahan SBY tidak menunjukan prestasi yang signifikan  dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (BP YLBHI), Erna Ratnaningsih SH LLM, menilai, pemerintahan SBY layak mendapatkan nilai 5 dalam pemberantasan korupsi dari skala 1-10.

"Saya kira layak mendapatkan angka lima," ujar Erna yang dihubungi oleh Tribunnews.com, via telepon, Kamis (9/12/2010) pagi ketika dimintai evaluasinya terkait upaya pemberantasan korupsi di tahun 2010 bertepatan dengan hari Anti Korupsi dunia, yang jatuh pada hari ini. Penilaian tersebut, terangnya berdasarkan sejumlah indikator.

Salah satu indikator, adalah belum terlihatnya reformasi yang signifikan di institusi-institusi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan terhadap dugaan praktik-praktik korupsi.

"Bagaimana mau memberantas korupsi, kalau institusi penegak hukumnya belum bersih dari korupsi," seru Erna.
Dugaan praktik-praktik korupsi di lingkungan aparat penegak hukum terangnya, dapat dilihat seperti dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan, dan rekening gendut Pati Polri.

"Kasus-kasus yang mendapat perhatian publik saja, masih tidak diusut tuntas, gimana kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat miskin," ucapnya.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selaku institusi yang dimandat melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, dapat menunjukan taring mereka dala mengusut kasus-kasus korupsi berskala besar, terutama setelah masuknya tenaga baru dalam jajaran pimpinan mereka, Busyro Muqqodas.

"Kita harap ada keberanian Pimpinan KPK mengusut kasus yang melibatkan pemain besar, seperti Century, Gayus," tandasnya.