Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Rezim Mubarak Sangat Korup

Tuntutan mundur mayoritas warga Mesir terhadap presidennya, Husni Mubarak, dikarenakan rezim yang sudah berkuasa selama 30 tahun ini korup

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tuntutan mundur mayoritas warga Mesir terhadap presidennya, Husni Mubarak, dikarenakan rezim yang sudah berkuasa selama 30 tahun ini korup. Hal ini dikatakan oleh cendikiawan muslim yang tak lain mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Azumardi Azra dalam dialog di Kantor ICIS, Senin (07/02/2011).

"Faktanya, rezim- rezim otoriter itu  sangat korup. Dari laporan televisi Aljazera, harta Mubarak sempat dilaporkan kurang lebih Rp 400 trilyun. Kemudian diralat menjadi Rp 600 trilyun. Artinya, kekayaan Mubarok separuh dari APBN Indonesia pertahun yang 30 persen untuk membayar hutang," kata Azra.

Sikap korup Mubarak, mirip dengan rezim Soeharto dulu. Melalui anak-anaknya, rezim Mubarok kemudian korup karena lamanya berkuasa.

"Anak-anaknya Mubarak yang melakukan korupsi. Sama dengan Soeharto. Sifat rezim yang korup ini kemudian, tidak berjalannya program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Mesir. Sekita 40 rakyat mesir miskin," ujarnya. 

Meningkatkan tingkat kemuskinan ini, Azumardi menganalisa, yang kemudian membuat kerersahan sebagian besar rakyat Mesir. Keresahan sosial menjadi begitu luas.

Di Mesir tidak ada  sektor informal, tidak seperti di Indonesia. Mayoritas rakyat mesir kemudian menganggap rezim Mubarak tak bisa dipertahankan. Di Indonesia, sektor informal masih ada, orang nganggur masih bisa jadi tukang ojek. Di Mesir, hampir tidak ada sektor informal," katanya.

Azumardi tak memungkiri, kini ada pemikiran paralelisme kejadian Mesir bisa berimbas ke Indonesia. Namun, hal itu diyakininya tak akan terjadi. 

"Tidak mungkin Indonesia akan kembali terjadi people power. Saya yakini, SBY akan tetap bertahan sampai 2014.   Lebih baik membangun civil society, memilih partai politik yang bermanfaat bagi rakyat," demikian Azumardi Azra.

Rekomendasi Untuk Anda
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas