Jangan Percaya Berita Sumbang

Wikileaks menyebut Presiden SBY memerintahkan Jaksa Agung Hendarman Supanji ketika itu, untuk menghentikan pengusutan kasus korupsi yang melibatkan TK yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan.

Mantan staf khusus Megawati Soekarnoputri yang kini menjadi salah satu pengajar komunikasi politik di Universitas Diponegoro, Semarang, Ari Junaedi menilai kadar keakuratan berita tersebut sangat diragukan keabsahannya.

"Ingat tidak semua berita yang bersumber dari Wikileaks berkategori A1, apalagi melihat track record SBY yang menjadikan hukum sebagai panglima. Kalaupun ada deal-deal politik yang masyarakat umum tidak mengetahuinya antara SBY dengan TK, tentunya hal tersebut tidak mengaburkan esensi makna pemberantasan kasus korupsi. Dan ini harus kita kawal bersama agar kasus korupsi benar-benar diharamkan di Indonesia," tandas Ari Junaedi secara khusus kepada tribun, Jumat (11/03/2011).

Dikatakan,  pertarungan informasi komunikasi di era sekarang ini kerap membenturkan kepentingan negara-negara potensial di mata Barat seperi Indonesia. Sehinga dengan demikian, masyarakat diminta tidak mudah mempercayai hal tersebut.

Disinformasi yang dibungkus dengan berbagai kepentingan yang dilakukan negara besar, mudah ditebak sebagai "pancingan" terjadinya gejolak politik yang ujung-ujungnya untuk kepentingan investasi negara besar.

Oleh karena itu, Ari Junaedi yang juga pengajar Program Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Soetomo, Surabaya ini berharap penindakan kasus-kasus korupsi tidak boleh dihentikan karena alasan apapun.

"Agar bola liar nya tidak disangkut-pautkan dengan masalah politik terlebih menyangkut sosok yang berpengaruh di negeri ini,"sergah Ari Junaedi.