TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pembangunan gedung baru DPR yang dianggarakan Rp 1,4 triliun menuai kecaman. Terlebih, setiap ruangan anggota DPR, akan menghabiskan dana sebesar Rp 800 juta.

Lembaga swadaya masyarakat, FITRA yang selama ini fokus pada anggaran negara, menolak 11 perusahaan yang ikut tender membangun gedung baru DPR.

"Seknas FITRA menolak 11 Perusahaan yang akan membangun gedung DPR," tulis Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Minggu (27/3/2011).

Menurut Uchok, dari 11 perusahaan yang akan ikut tender, lima di antaranya  perusahaan swasta dan enam perusahaan BUMN.

"Dari 11 perusahaan ini, sebetulnya tidak ada yang layak membangun gedung DPR. Apalagi, setiap ruang anggota DPR, akan diharga Rp 800 juta peruangan," tulis Uchok.

Sedangkan, 11 perusahaan yang akan ikut tender ini pernah melakukan kerjasama alias pemenang tender dengan pemerintah.

"Tetapi, banyak juga pemerintah pusat atau daerah, sangat kecewa dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi, secara khusus, baik secara organisasi, kejujuran, integritas, dan transparansi ke 11 perusahaan ini sebetulnya sangat
diragukan oleh publik," lanjut Uchok.