TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR, Marzuki Alie sudah tahu bahwa salah satu perusahaan yang akan ikut serta dalam proyek pembangunan gedung baru DPR, adalah salah satu perusahaan yang dikabarkan bermasalahan dalam pengerjaan proyek Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR di Kalibata.

Marzuki mengaku sudah menanyakan hal itu kepada anggota BPK yang menegaskan bahwa proyek itu tidak ada masalah. Dirinya sendiri menegaskan jika proyek tersebut bermasalah maka dia yang akan langsung intervensi.

"Saya tahu perusahaan itu dianggap bermasalah dalam RJA. Tapi mohon dicatat, saya dapat informasi dari anggota BPK bahwa pembangunan RJA itu tidak ada masalah, tapi memang saya belum menerima laporan resminya," kata Marzuki.

Ditanyakan apakah hal ini akan menjadi catatan, Marzuki mengatakan bahwa pihak kesekjenan yang berwenang sebagai kuasa anggaran. Dirinya menurut Marzuki hanya bisa mengintervensi jika ada laporan tertulis dan jelas dituliskan bermasalah.

"Kalau ada laporan tertulisnya kita minta dilibatkan kalau ada masalah, karena ada basiknya, laporan. Kalau sekarang kan belum ada, masih dalam proses di BPK," imbuhnya.

Marzuki meminta semua pihak yang memiliki data-data adanya penyelewengan-penyelewengan untuk memberikan data-data tersebut, tanpa data maka tidak adil jika vonis dijatuhkan.

"Mana datanya? Kita kan harus ada data dong. Kita tidak bisa sampaikan orang ada masalah kalau tidak ada datanya, sama saja vonis orang tanpa proses yang jelas. Kalau mengenai keterlambatan pembangunan kan semua yang melanggar sudah didenda," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie.