TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Taufik Kiemas mengatakan pihaknya tidak akan membahas tentang rencana pembangunan gedung baru DPR RI. Menurutnya, rencana pembangunan tersebut adalah pekerjaan Sekretariat Jenderal.

"Kita tidak akan membahas. Itu kan kerjaan sekjen. Kalau ada proyek di DPR, itu bukan kerjaan kita. Kita tidak ikut campur, itu kerjaan sekjen," ungkap Taufik usai acara pengambilan sumpah Hakim Konstitusi di Komplek Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/4/2011).

Jawaban serupa juga dilontarkan Taufik saat disinggung mengenai sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak rencana pembangunan. Taufik mengaku sebagai Ketua MPR, dia tidak ikut campur. Hal itu diserahkannya kepada rekan-rekan di DPR.

Terpisah, Ketua DPR RI Marzuki Ali mengatakan dirinya dipermasalahkan karena rencana pembangunan gedung tidak disayembarakan. Dan setelah membuka dokumen, Marzuki tidak menyangkal jika rencana itu memang tidak disayembarakan.

"Sebetulnya memang tidak pernah disayembarakan, langsung dilelang tahun 2008. Yang menang konsultan perencanaannya Yodyakarya," kata Marzuki di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/4/2011).

"Jadi langsung direncanakan gedung dengan desain itu, kemudian dilaksanakan workshop, masukan-masukan dari masyarakat, para ahli, itulah yg diterjemahkan dalam konsep yang kita terima sekarang. Itu aja sih," lanjutnya.

Dengan mengacu pada data tersebut, Marzuki pun membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya. "Jadi saya kan dituduh, kok dulu baru rekomendasi sayembara. Kok tahu-tahu sudah ditender, nah saya buka dokumennya. Rupanya desain tahun 2008, dengan yodyakarya nilai Rp 4,2 milyar. Jadi hanya untuk mengluruskan bahwa itu sudah dikerjakan 2008," tegasnya.