TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim pengawas kasus skandal bailout Bank Century sebesar Rp 6.7 triliun kecewa atas sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum juga menentukan ada tidaknya unsur pelanggaran hukum dalam kasus yang sempat menjadi berita heboh di awal-awal pemerintahan SBY-Boediono tersebut.

Rasa kekecewaan timwas, terungkap oleh beberapa anggotanya. Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo misalnya yang menyatakan gerap dengan sikap KPK. Poltisi Partai Golkar ini kemudian meminta kepada KPK agar tidak mengulur-ulur waktu terkait kasus ini.

"KPK harus tegas katakan pada publik kalau memang tidak temukan adanya keterlibatan pejabat BI. Dan berani bersikap tegas kalau memang ada pejabat BI yang terlibat. Jangan bilang belum terus," tegas Bambang.

"Sebetulnya jawaban KPK adalah ditemukan atau tidak ditemukan tindakan pelanggaran. Sekarang ini kok, hasilnya belum-belum melulu. Jangan menggantungkan kasus ini," katanya lagi.

Anggota timwas lainnya, Gayus Lumbuun berpendapat sama. Tegas dikatakan Gayus, dalam kasus ini harusnya ada yang bertanggungjawab terkait bailout ke Bank Century.

"KPK tidak tegas membuat satu putusan hukum. KPK seakan tidak mampu mengungkapkan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab," kata Gayus Lumbuun.

Dalam penjelasannya, Ketua KPK Busyro Muqodas menjelaskan, dalam kasus ini belum ditemukan ada pelanggaran hukum. KPK, kini masih menunggu audit forensik yang dilakukan untuk mencari alat bukti lain atas dugaan pelanggaran hukum atau tindakan korupsi yang dilakukan.

"Bila dalam audit (forensik) ditemukan unsur korupsi, maka KPK segera menindaklanjuti. Pemberian FPJP dilakukan setelah mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) agar Bank Century memenuhi syarat mendapat dana talangan, belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindakan pidana," Busyro menjelaskan.