Teddy: Kunker Presiden Zaman Dino Patti Djalal 120 Orang, Era Prabowo 60
Seskab Teddy menjawab kritik Dino Patti Djalal terkait efisiensi jumlah rombongan delegasi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo.
Penulis:
Dodi Esvandi
Editor:
Acos Abdul Qodir
Ringkasan Berita:
- Seskab Teddy membeberkan pemangkasan drastis jumlah delegasi kunker internasional Presiden Prabowo.
- Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi perjalanan luar negeri kepresidenan dan memberikan lima saran.
- Istana membuktikan efisiensi lewat capaian investasi Rp575 triliun dan tarif 0 persen Uni Eropa.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membeberkan reformasi besar-besaran tata kelola birokrasi kepresidenan, khususnya terkait efisiensi delegasi yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kerja ke luar negeri.
Penjelasan tersebut disampaikan Teddy dalam rekaman video resmi, Senin malam (1/6/2026), guna menjawab kritik diplomat senior Dino Patti Djalal sekaligus mematahkan tudingan pemborosan anggaran negara lewat data perbandingan jumlah rombongan delegasi.
Teddy mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, jumlah personel lawatan internasional dipangkas drastis hingga lebih dari sulfur dari kebiasaan era pemerintahan sebelumnya.
"Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari sulfur dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," ujar Seskab Teddy tegas.
Sebagai catatan, Dino Patti Djalal sendiri merupakan birokrat senior yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI pada kurun waktu 14 Juli hingga 20 Oktober 2014 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.
Pembatasan ketat di era sekarang, lanjut Teddy, bertujuan mengubah paradigma bahwa kunker luar negeri adalah ajang plesiran atau seremonial massal pejabat. Kini, hanya menteri, staf teknis, dan pengawal dengan urgensi tinggi serta keterkaitan langsung pada substansi pertemuan yang boleh ikut pesawat kepresidenan.
"Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga warta-wartawan pasti tahu itu semua," tambah Teddy mengindikasikan hal tersebut sudah menjadi rahasia umum media Istana.
Efisiensi struktur ini sengaja diangkat Teddy untuk menyentil balik masa aktif Dino Patti Djalal di birokrasi yang dinilai kerap membawa rombongan skala besar hingga memakan banyak ruang logistik.
Teddy menegaskan pemangkasan delegasi maksimal 60 orang sama sekali tidak mengurangi kualitas negosiasi ataupun capaian untuk tanah air. Rampingnya tim justru membuat kerja menjadi jauh lebih gesit, fokus, dan efektif.
Baca juga: Seskab Teddy Tanggapi Kritik Kunjungan LN Prabowo, Kelebihan Biaya Ditanggung Pribadi
Sebagai bukti konkret, Teddy memaparkan keberhasilan menyepakati tarif 0?ngan 25 negara Uni Eropa yang sempat terkatung-katung belasan tahun, serta komitmen investasi Rp575 triliun dari lawatan singkat ke Jepang dan Korea Selatan bulan lalu.
Melalui data ini, Seskab Teddy mengingatkan para pengamat dan politisi senior tidak menutup mata pada reformasi birokrasi internal Istana yang memprioritaskan hasil nyata ketimbang tradisi protokoler masa lalu.
Rentetan 5 Kritik dan Saran Dino Patti Djalal
Sebelumnya, Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, melayangkan lima saran terbuka karena menilai Presiden Prabowo terlalu sering ke luar negeri dan diprediksi menetap dalam frekuensi tinggi hingga 18 bulan ke depan.
"Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," kata Dino dikutip dari akun Instagram @dinopattidjalal, Sabtu (30/5/2026).
Dino menuturkan perjalanan luar negeri yang meliputi tim pendahulu, hotel, logistik, pengamanan, hingga uang harian menelan anggaran sangat besar.
"Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," ujarnya.
Baca juga: DPR Setujui Keinginan Prabowo soal Pelajaran Bahasa Prancis: Tapi Masih Butuh Kajian dan Kesiapan