Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan menegaskan tidak ada upaya intimidasi ataupun tekanan untuk tidak menonaktifkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam arena Rapat Koordinasi Nasional(Rakornas).

"Enggak enggak ada. Upaya penonaktifan dari Anas Urbaningrum lemah,"ujar Ramadhan saat ditemui di sela-sela Acara Rakornas Partai Demokrat, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu(24/7/2011).

Menurut Ramadhan, kader-kader yang tetap mempertahankan Anas sangat banyak dan tidak cukup untuk dibendung. "Kalau anda bilang ada begitu kadernya begitu banyak. Tidak bisa kita bendung, tapi yang pasti pemegang suara ketua DPD dan DPC satupun tidak ada yang meminta," jelas Ramadhan.

Seperti diketahui sebelumnya, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah, Dani Sriyanto mengatakan materi dalam diskusi Rakornas sama sekali tidak menyinggung kasus Nazaruddin dan Andi Nurpati.

"Di mana dalam materi Rakornas tidak dimasukan masalah surat palsu dan pengakuan Nazaruddin yang patut diduga melibatkan kader PD tidak menjadi agenda dalam bahasan materi Rakornas." ujar Dani.

Sementara itu saat disinggung apakah benar ada pengaturan dan intimidasi terhadap peserta Rakornas agar dari seluruh daerah tidak bisa menyuarakan pendapatnya khususnya yang meminta Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum nonaktif, Dani hanya menjawab tata tertib Rakornas ditangani oleh Ketua SC Rakornas Jhonny Allen Marbun dan Sekretaris SC Sudewo.

"Tata tertib ditandatangani Jhonny dan Sudewo selaku ketua dan sekretaris SC," jelasnya.

Acara Rakornas Partai Demokrat lanjut Dani seharusnya memperbolehkan semua kader menyatakan pendapat, kritik dan saran. Ini dilindungi konstitusi partai. "Yang pentingkan alasannya jelas dan mendasar serta dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Ia menegaskan, partai yang maju adalah partai yang berani menghadapi kritik bukan dengan melakukan intimidasi jabatan, namun menjawab dengan kinerja.