TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri mengakui sampai saat ini belum mengetahui muara dana pengamanan PT Freeport sebesar 14 juta dollar Amerika yang diterima personilnya di lapangan. Sebagai pertanggungjawaban, Polri siap diaudit soal penggunaan dana tersebut.

"Kita siap transparan kalau ada penyimpangan. Kita siap diklarifikasi. Kita sendiri belum tahu dana itu untuk apa," ujar Kadiv Humas Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (31/10/2011).

Menurut mantan Kepala Detasemen Khusus Antiteror 88 ini, pihak Mabes Polri akan meminta klarifikasi soal dana ke pihak PT Freeport terlebih dahulu. Ia menegaskan, pihaknya belum mendapatkan rincian dana untuk pengamanan tersebut. 

Ketika dikonfirmasi apakah dana tersebut adalah gratifikasi mengingat dalam Kepresnya, untuk penjagaan keamanan sudah menjadi wewenang Polri, Saud menjawab diplomatis. "Saya kira itu nanti kita bicarakan. Jadi jangan berandai-andai dulu," terangnya.

Diakui Saud, memang Polri memiliki dana rutin untuk personilnya di lapangan. Namun, dengan kondisi Papua, di mana harga barang serba mahal, uang saku prajurit tidak mencukupi. Uang saku untuk personil di Papua, kata Saud sama untuk daerah lainnya.