Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mubarok: Keputusan Dewan Kehormatan Bisa Keliru

DPP PD belum juga mengumumkan nama-nama yang direkomendasikan.

Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Gusti Sawabi
zoom-in Mubarok: Keputusan Dewan Kehormatan Bisa Keliru
Ahmad Mubarok 

TRIBUNNEWS.CON, JAKARTA -  Seharusnya, Kamis (16/02/2012) kemarin, batas akhir Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) mengumumkan para kader bermasalah sesuai rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) sebelumnya. Namun, DPP PD belum juga mengumumkan nama-nama yang direkomendasikan.

Pertentangan yang terjadi seakan nampak terlihat. Misalnya, terkait nasib Angelina Sondakh pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fraksi Demokrat di DPR, kemudian menandatangani surat pemindahan Angelina Sondakh dari Komisi X DPR ke Komisi III. Hal ini yang kemudian membuat Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Demokrat marah besar.

Pemindahan Angelina ke Komisi Hukum DPR, akhirnya batal. Semula, Angie akan ditempatkan di Komisi VIII --membidangi masalah agama dan sosial--. Namun, begitu Sekretaris Dewan Pembina buka suara terkait kemarahan SBY, dengan langkah cepat fraksi kemudian memutuskan, tidak memindahkan Angie sebagai anggota Komisi X DPR --membidangi masalah pendidikan dan olahraga. Angie hanya dicopot jabatannya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar DPR). Sementara sepupu Nazaruddin, M Nasir, dari Komisi III dipindah ke Komisi IX, digantikan oleh Chotibul Umam Wiranu yang sebelumnya duduk di Komisi II DPR.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/02/2012) kemarin punya argumentasi lain, mengapa DPP PD belum juga mengumumkan nama-nama kader bermasalah atas rekomendasi Dewan Kehormatan berdasar masukan Komite Pengawas yang dipimpin oleh TB Silalahi. Rekomendasi itu, kata Mubarok, belum tentu benar.

"Sehingga bisa juga keliru. Apalagi, kader Demokrat yang dijatuhi sanksi punya hak untuk membela diri, karena laporan yang diserap DK belum tentu benar. Terkait  kader Demokrat bermasalah yang diserahkan DK kepada DPP untuk dijatuhi sanksi, DPP bisa jalankan langsung. Namun, DPP juga bisa lakukan konfirmasi kepada DK karena produk DK itu belum tentu benar. Yang terpenting, mekanisme organisasi tetap jalan," kata Mubarok yang tak lain mantan tim sukses Anas Urbaningrum saat Kongres Demokrat 2010 lalu. (tribunnews/yat)

BERITA REKOMENDASI
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas