Belum ada Menteri Seperti Jusuf Kalla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II dianggap tidak ada yang memperlihatkan sikap dan jiwa kenegarawanan. Sikap yang dimaksud adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun partai.

"Para menteri kabinet tidak memperlihatkan kemampuan prima dalam memimpin sehingga tidak muncul calon pemimpin negara yang mumpuni dari menteri kabinet," ujar Direktur Negarawan Center Johan O Silalahi,Kamis (3/5/2012).

Johan kemudian mempertanyakan,  panggung politik di KIB II yang  tidak dimanfaatkan  baik para  menteri. Memperlihatkan kemampuan, kepemimpinan, serta  sikap kenegawanan sebagai penyelenggara negara.

“Saya bertanya-tanya, apakah kemampuan para menteri memang hanya sebatas pembantu presiden saja? Atau, karena kesalahan presiden dalam memilih pembantunya?” Johan mempertanyakan.

Johan yang juga juga Ketua Koordinasi Polhukam di Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) ini menegaskan kembali, idealnya, kandidat presiden mendatang muncul dari tokoh yang kini duduk sebagai menteri.

Hal itu bisa terjadi apabila figur yang dipilih presiden adalah menteri yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin.

Dan bukan sekedar pembantu presiden yang menjalankan program kementeriannya.

“Memang ada menteri kabinet yang menyatakan siap menjadi capres. Ada juga  yang berusaha menempatkan diri sebagai bakal calon. Namun menurut saya, tidak ada satu pun yang memiliki kualifikasi sebagai capres,” Johan menegaskan. 

Berbeda dengan para menteri kabinet periode awal reformasi. Jusuf Kalla misalnya, yang pernah menjadi menteri di masa pemerintahan Megawati. Kemudian, menjadi tokoh yang diperebutkan sejumlah calon presiden untuk mendampinginya. 

Jusuf Kall dianggap berhasil mengukir kemammpuan menyelesaikan masalah krusial yang mengancam kesatuan bangsa dan negara.

"JK (Jusuf Kalla) memiliki kapasitas sebagai menteri yang luar biasa. Begitu juga ketika menjadi wapres, JK menorehkan kesuksesan dalam mendampingi presiden. Ini catatan sejarah tersendiri dalam kiprah dan sejarah wakil presiden," katanya lagi. 

Yang terjadi sebaliknya. Saat ini, para menteri tidak manunjukkan kualitas yang hebat dan menonjol.

“Ironisnya, menteri yang berasal dari partai atau didukung partai, cenderung memanfaatkan posisi dan jabatan menteri untuk kepentingan partai. Koalisi partai hanya membagi kekuasaan, kurang efektif. Partai koalisi kerap melawan kebijakan pemerintah,” ujarnya.