Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Komisi V Berniat Bentuk Panja Pembahasan Sukhoi

Anggota Komisi V DPR Teguh Juarno, mendorong pembahasan tentang tragedi jatuhnya Sukhoi ditingkatkan menjadi panitia kerja (Panja).

Penulis: Srihandriatmo Malau
zoom-in Komisi V Berniat Bentuk Panja Pembahasan Sukhoi
TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI GHOZALI
Femi Adi Sumpeno, wartawan Bloomberg yang pernah bekerja di Tabloid Kontan (Kompas Gramedia), Korban kecelakaan pesawat Sukhoi Super Jet 100, disemayamkan di Gereja Kota Baru, Kota Yogyakarta, Kamis (24/5/2012). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Teguh Juarno, mendorong pembahasan tentang tragedi jatuhnya Sukhoi ditingkatkan menjadi panitia kerja (Panja).

Menurutnya, kejadian di balik jatuhnya Sukhoi harus diungkap. Termasuk, siapa yang bertanggung jawab, dan sanksi apa yang akan diberikan.

Selain itu, hak keluarga korban mendapatkan asuransi sebesar Rp 1,25 miliar, juga harus direalisasikan.

"Penjelasan yang diberikan, bagaimana pun kami merasa belum puas dan tuntas. Karena itu, perlu dibentuk Panja yang akan mendalami persoalan ini," ujar Teguh di sela Raker-RDP, di Ruang Kerja Komisi V DPR, Jakarta, Senin (28/5/2012).

Komisi V, lanjutnya, merasa perlu mengungkap dan memastikan siapa pihak-pihak yang harus bertangung jawab atas peristiwa yang memakan 45 korban jiwa tersebut.

"Aspek perizinannya saja, kami menduga ada permasalahan. Terbukti, ada ketentuan yang ditabrak dari perundangan," imbuhnya.

SOP (Standar Operasional Prosedur), menurutnya, juga bermasalah, mulai dari sistem komunikasi ATC dengan pilot.

Berita Rekomendasi

Kemudian, masalah mengenai manifes penumpang pesawat Sukhoi Super Jet 100, yang ikut dibawa terbang di dalam pesawat.

"Menurut kami perlu ditingkatkan menjadi Panja, khusus membahas masalah Sukhoi ini," cetus Teguh.

Komisi V, tuturnya, memiliki dua fokus dalam pembahasan mengenai kecelakaan Sukhoi di Gunung Salak. Pertama, mengenai amanah UU agar ada pemisahan antara otoritas bandara dengan otoritas pengelola navigasi.

"Tapi, yang penting yang juga ingin kami ungkap pertama-tama, memastikan siapa yang bertanggung jawab, dan sanksi apa yang akan diberlakukan kepada yang bertangung jawab," paparnya.

Kemudian, jelas Teguh, bagaimana pertanggungjawaban kepada keluarga korban. Karena, hingga saat ini belum ada kejelasan.

"Semua masih komitmen lisan. Belum ada komitmen tertulis," imbuhnya. (*)

BACA JUGA

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas