SBY Punya Desain Lengkap Atasi Rusuh Papua
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix V. Wanggai menegaskan Presiden SBY
Penulis: Srihandriatmo Malau
Wanggai mengataan SBY memiliki disain Kebijakan yang Komprehensif bagi Tanah Papua yang telah dirumuskan sejak periode II kepemimpinannya. Pertama, Pemerintah membenahi Desain Perencanaan untuk Papua. Langkah awal ini, agenda Papua diletakkan secara khusus di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Pemerintah membalikkan pendekatan dari sektoral menuju dimensi kewilayahan yang lebih kental.
Kedua, sebutnya, Pemerintah membenahi Desain Regulasi untuk Papua. Dengan desentralisasi yang bersifat asimetrik, maka Presiden SBY selalu menekankan agar desain kebijakan dan program-program sektoral harus disesuaikan dengan konteks ke-papua-an dalam payung Otonomi Khusus.
Kemudian, Pemerintah berupaya untuk menata desain kelembagaan pemerintahan daerah Papua. Dengan kekhususan yang dimiliki dalam payung Otonomi Khusus, Pemerintah selalu beriktiar untuk menguatkan kapasitas lembaga eksekutif, DPRP, dan MRP (Majelis Rakyat Papua).
“Bagi Presiden SBY, pemekaran kelembagaan pemerintahan harus diletakkan pada penajaman pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan partisipasi rakyat dalam pembangunan dan politik local,” jelasnya.
Karena itu, tegas dia, tidaklah benar jika ada pandangan bahwa Pemerintah tidak memiliki desain pembangunan Papua maupun pemerintah melakukan pembiaran terhadap rakyat Papua. Karena itu, Presiden sangat menjunjung setiap anak bangsa di tanah Papua untuk bebas berekspresi sebagaimana amanat dan tuntutan konstitusi 1945. Namun, sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden SBY juga mengemban sumpah untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Setiap langkah-langkah Pemerintah diikhtiarkan untuk wujudkan Papua Tanah Damai.
“Perdamaian melalui Pembangunan” (peace through development) menjadi pedoman utama bagi Pemerintah. Papua Tanah Damai, tidaklah tugas pemerintah saja, namun hal ini sebagai tugas kolektif kita semua. Disinilah, komunikasi konstruktif bagi Papua diletakkan, yakni komunikasi menuju Papua Tanah Damai,” terangnya.