Berharap KPK Tangani Kasus Flu Burung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR menemukan adanya dugaan korupsi dalam proyek pengadaan sarana dan prasarana vaksin flu burung pada 2009 di Kementerian Kesehatan. Hal ini diungkap salah seorang anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, Eva Kusuma Sundari di DPR, Jakarta, Rabu (15/8/2012).

Menurut Eva, dugaan itu muncul setelah BAKN melakukan audit terhadap Badan Pemeriksa Keuangan atas proyek itu. Hasilnya, kata Eva, telah diserahkan ke pimpinan DPR. "Rekomendasi kami ke KPK untuk kasus ini," kata Eva.

Alasan BAKN meminta agar kasus flu burung ditangani KPK, karena sudah menangani kasus ini sejak 2010. Salah satu yang diperiksa adalah Mindo Rosa Manullang. Dalam audit BPK, nama Rosa disebut sebagai pelobi PT AN terhadap PT Bio Farma.

Selain itu, kata Eva lagi, hasil telaah BAKN yang telah diserahkan ke pimpinan DPR disepakati untuk dibawa ke sidang paripurna. "Kita juga berikan rekomendasinya ke Komisi IX," sambung Eva.

BAKN boleh saja merekomendasikan agar KPK menangani kasus ini. Tapi Mabes Polri sudah potong kompas kasus ini di tengah jalan. Di tengah KPK dan Polri rebutan soal simulator, Polri menetapkan tersangka dalam kasus itu.

Adapun pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu adalah Tunggul P Sihombing, pejabat pembuat komitmen proyek vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan. Nilai proyek vaksin flu burung Rp 2,2 triliun. Sedang anggaran yang terealisasi sekitar Rp 1 triliun.

Mabes Polri menyidik kasus itu dengan anggaran Rp 718 miliar pada tahun 2009. Sedangkan KPK sendiri sudah melakukan penyelidikan atas kasus itu sejak Mei 2011 lalu. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada satu tersangka pun yang ditetapkan oleh KPK.

Berita Terkait: Flu Burung