Anggota DPR Diusulkan Dapat Tunjangan Jalan-jalan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Andrinov Chaniago berpendapat, jika kunjungan kerja (kunker) atau studi banding anggota DPR ke luar negeri ingin sekalian jalan-jalan, maka sebaiknya sekalian disiapkan tunjangan khusus jalan-jalan.

Sehingga, di samping kunker atau studi banding untuk keperluan tugas, juga disediakan waktu untuk jalan-jalan yang alokasi anggarannya diperjelas.

"Anggaran yang disediakan bisa dialokasikan separuh untuk biaya jalan-jalan. Ini lebih baik untuk membiasakan kita jujur ke rakyat. Bekerja profesional dan fair. Menggunakan separuh biaya jalan-jalan dari tunjangan resmi, dan selebihnya bisa dipakai dari tabungan sendiri. Itu lebih nikmat ketimbang setengah jalan-jalan dan kerja, lalu diributkan masyarakat," kata Andrinov dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Menurut Andrinov, dalam kondisi seperti itu, tidak ada salahnya jika anggota DPR membawa serta anggota keluarga.

"Sekalian duit dari tabungan mengajak keluarga kan pasti nikmat. Tidak perlu risau lagi sembunyi-sembunyi, was-was ketika kunjungan kerja luar negeri," tuturnya.

Studi banding atau kunker bagi anggota Dewan, lanjutnya, harus diperjelas.

"Mau studi banding ada syarat-syaratnya seperti apa. Metode pengumpulan data seperti apa. Sebab, kunker pejabat publik kadang perlu, untuk dan atas nama kepentingan negara juga," papar Andrinov.

Andrinov mengkritik beberapa cara dan metode studi banding atau kunker anggota DPR selama ini.

"Pemilihan negara (tujuan) kadang tidak tepat. Misalnya, studi banding terkait RUU Desa, yang dipilih Brazil. Ini tidak tepat pilihan, baiknya pilih Taiwan, karena sukses memulai pembangunan dari desa," jelasnya. (*)

BACA JUGA