Pimpinan KPK Ingin Pertahankan 20 Penyidik Polri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil rapat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan, KPK ingin mempertahankan 20 penyidik yang hendak ditarik ke korps asalnya, Polri.

Dalam rangka itu, pimpinan KPK akan berusaha 'melobi' Kapolri Jenderal Timur Pradopo dalam sebuah pertemuan.

"Pimpinan KPK akan mencoba pertahankan yang 20 ini, dengan lebih dulu melakukan koordinasi dengan Kapolri, apakah yang 20 ini masih bisa tetap di KPK," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Sabtu (15/9/2012).

Menurut Johan, keputusan itu menjadi salah satu keputusan rapat pimpinan KPK pada Jumat (14/9/2012) malam, menanggapi surat dari Mabes Polri tentang tidak diperpanjangnya masa tugas 20 penyidik yang habis per 12 September 2012.

Untuk menghindari Polri berkeras menarik para penyidiknya, KPK juga tengah memikirkan mekanisme rekrutmen dan seleksi penyidik pengganti dari Polri.

"Jadi, tidak bisa begitu saat Polri mengirimkan penyidik, otomatis besoknya langsung bekerja. Jadi, itu harus dites dulu melalui proses rekrutmen. Tidak hanya penyidik dari polisi, yang dari kejaksaan, BPKP juga melalui proses yang sama," paparnya.

Johan menjelasan, proses rekrutmen penyidik pengganti memerlukan watu minimal dua bulan. Karena itu, tidak mungkin 20 penyidik Polri langung ditarik begitu saja, karena bisa terjadi kekosongan.

Apalagi, saat ini jumlah penyidik dan kasus yang sedang ditangani KPK tidak sebanding.

"Jadi, tidak mungkin kami kehilangan 20 orang, yang di antaranya ada penyidik yang sampai menangani tiga kasus, ada di tiga satgas. Artinya, load kerjanya begitu tinggi," terangnya.

Alasan itu, lanjut Johan, akan disampaikan pimpinan KPK saat bertemu dengan Kapolrim dan diharapkan Kapolri punya pemahaman yang sama.

"Rekrutmen akan dilakukan bila ini (Polri) keukeuh. Tapi, saya yakin dengan komunikasi yang baik antara pimpinan KPK dan Kapolri, persoalan ini bisa dicarikan jalan. Saya yakin Polri mendukung KPK," ucap Johan.

Johan belum bisa memastikan jadwal pertemuan pimpinan KPK dan Kapolri untuk membahas masalah ini. (*)

BACA JUGA