Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Puti Guntur Soekarno menilai tawuran telah menjadi perilaku buruk yang terus terjadi. Apalagi, tawuran pelajar sampai menelan korban jiwa.

"Kejadian ini merupakan bahaya dan kerawanan sosial yang terjadi dan mengancam lingkungan pendidikan," kata Puti dalam keterangan pers, Jumat (28/9/2012).

Puti mengatakan tawuran yang terjadi bukan saja urusan peserta didik, guru dan orang tua siswa. Namun, negara dalam hal ini sangat penting perannya.

Ia menuturkan tawuran sudah terjadi berulang-ulang dari tahun ke tahun tetapi hingga hari ini masih terus terjadi dan mengakibatkan jatuhnya korban putra-putra bangsa Indonesia.

"Ini akibat negara tidak memiliki kepastian hukum dan tidak tuntas dalam penanganannya," kata politisi PDIP itu.

Puti mengungkapkan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan pelajar baik sebagai pelaku maupun korban masih akan terjadi jika negara melakukan pembiaran dengan tidak tegas memberikan sanksi kepada pelaku.

Ketiadaan hukuman ini, kata Puti, yang membuat situasi pembiaran dan menciptakan kondisi tawuran seakan sebagai kelaziman. Situasi tersebut akan menjadi kekhawatiran terus menerus bagi masyarakat dan terutama para orang tua siswa yang telah mempercayakan pendidikan anak pada institusi pendidikan.

"Ketidakpastian hukum turut menciptakan frustasi sosial yang dialami siswa sebagai generasi muda yang dalam tahap pencarian jati diri menjadi berperilaku menyimpang menyerang, ganas dan mencari eksistensi diri dengan mengakibatkan orang lain menderita," ungkapnya.

Puti menyarankan adanya kepastian hukum dan penciptaan ruang-ruang kreatif yang disediakan untuk mengapresiasi potensi siswa agar bisa tersalur, terlatih dan kreatif. Hal itu harus dikonkritkan dalam kurikulum pendidikan yang ada yang dijamin dengan satu sistem pendidikan yang mendukung terciptanya generasi Indonesia yang utuh menjadi manusia dan semakin tinggi derajat kemanusiaannya sebagaimana cita-cita para pendiri negara.

"Untuk itu juga perlu adanya evaluasi atas sistem pendidikan dengan pelibatan seluruh stake holder, pakar serta praktisi pendidikan yang berjalan agar tidak terdistorsi dari tujuan nasional bangsa Indonesia untuk membangun karakter nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara secara utuh," jelasnya.

Baca Juga:

• Ratna Listy: Harusnya Pelajar Tawuran Itu Bersyukur 
• PKS Duga Penyebab Tabrakan Akibat Human Error 
• Pemprov DKI Jakarta tingkatkan Layanan Akta Kelahiran 
• Jokowi Jadi Nama Bayi Orangutan di Kebun Binatang Solo