TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (22/10/2012), melanjutkan sidang dua terdakwa kasus proyek Solar Home System, Jacob Purwono dan Kosasih Abbas, dalam pemeriksaan saksi.

Jacob dan Kosasih adalah pejabat di Kementerian ESDM. I Made Hendra Kusuma, salah satu hakim anggota menyatakan, sidang pada Rabu (31/10/2012) depan, akan masuk pada agenda pemeriksaan saksi, setelah dalam putusan sela hakim menolak poin nota eksepsi atau keberatan terdakwa.

"Oleh karenanya, eksepsi kuasa hukum ditolak," ujar I Made saat membacakan putusan.

Menurut Made, muatan materi dalam nota keberatan terdakwa melalui tim penasihat hukum, sudah masuk pokok materi persidangan, yang baru akan dibuktikan dalam pemeriksaan saksi.

I Made menguraikan, keberatan penasihat hukum ihwal ketiadaan penjelasan rumusan unsur delik dalam pasal yang didakwakan, tidak dapat diterima.
Ia menyatakan, perkara itu harus dibuktikan lebih dulu, pada sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.

"Sementara, surat dakwaan jaksa sudah secara jelas menguraikan peran dua terdakwa dalam delik perkara," papar I Made.

Keberatan lain terkait ketiadaan kualitas perbuatan terdakwa dalam delik perkara, I Made menilai hal itu juga sudah masuk pokok pembuktian.

Surat dakwaan, menurutnya, tak memerlukan uraian kualitas dan peran secara tepat, berkenaan dengan delik perkara.

Berdasar pertimbangan di atas, Sudjatmiko, hakim ketua, menolak eksepsi terdakwa, dan menerima dakwaan penuntut umum. Sebagai konsekuensi penerimaan itu, majelis hakim memerintahkan jaksa untuk melanjutkan persidangan.

Dalam dakwaan jaksa, Jacob dan Kosasih disebut memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 144 miliar. Dakwaan tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan Solar Home System di Kementerian ESDM.

Mereka didakwa melanggar pasal 2 (1) Jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 (1) KUHP dan subsider pasal 3 Jo pasal 18 UU Tipikor Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 (1) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. (*)