TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Boediono meminta kementerian atau lembaga, dan pemerintah daerah melaksanakan amanat pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi seperti tertuang dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Demikian kata Boediono saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi dengan tema Inisiatif Pemberantasan Korupsi Melalui Pembangunan Sistem Integritas, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (5/12/2012).

"Saya mendukung perlunya dibangun konsep integritas nasional untuk pemberantasan korupsi dan tata kelola yang baik," terang Boediono.

Bukti Pemerintah mendukung integritas nasional untuk pemberantasan korupsi, dengan merumuskan Strategi Nasional Pemberantasan korupsi (Stranas PPK) visi 2010-2025 dan menengah 2012-2015 yang diwujudkan dalam Perpres 55/2012.

"Tujuannnya meningkatkan indeks persepsi korupsi, meningkatkan Indeks Sistem Integritas Nasional.
Stranas mewajibakan semua kementerian, lembaga, pemda menyusun aksi konkrit pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujar Boediono.

Menurut Boediono, dengan SIN dan Staranas PPK akan menghasilkan output dan tujuan yang jelas yang tidak bisa berdiri sendiri, dan terkait dengan program yang lainnya karena mensyaratkan perpaduan selaras semua pihak.

"Sistem ini seharusnya menjadi tujuan bersama dan acuan langkah kita bersama, pemerintah berkepentingan koordinasi yang efektif untuk mencapai tujuan itu," tambah Boediono.

Untuk mendukung program ini, Kepala BPN dan Bappenas mengkoordinasikan PPK sedangkan Menteri PAN mengkoordinasikan reformasi birokrasi. Setelai selesai, rencana aksi baru dilaporkan ke KPK untuk menjadi dasar tindakan selanjutnya membangun SIN.

"Satu kunci keberhasilan yang harus dipegang yaitu niat dan tekad kita semua untuk menjaga integritas pribadi kita masing-masing dan berbuat sesuatu untuk perbaiki lingkungan kerja, kemauan untuk perbaiki diri sangat penting dengan niat tersebut," tegasnya.