Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nicolas Timothy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi I Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sri Suparyati mengungkapkan sepanjang tahun 2012, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memprioritaskan penegakan Hak Asasi Manusia.

"Meski di tahun ini ada 3 instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi, namun pemerintah terkesan masih belum memiliki agenda perlindungan HAM," ujar Sri di Kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Sabtu (8/12/2012).

Dalam catatan Kontras, sepanjang tahun 2012 ini beberapa kasus HAM yang serius dan menonjol ini akibat dari diterapkannya kebijakan represif.

Tidak hanya itu, Sri mengungkapkan, pengabaian dan pembiaran potensi kekerasan, serta masih digunakannya pendekatan keamanan yang tinggi di beberapa wilayah sensitif di Indonesia juga belum adanya perubahan fundamental.

"Parahnya lagi, ada semacam kecenderungan untuk melegalisasikan praktik otoritarian dan kesewenangan gaya baru, yang berpeluang digunakan dalam agenda Pemilu 2014," tutur Sri.

Masih dalam catatan Kontras, ada enam daftar persoalan HAM yang mengancam hak-hak fundamental warga Indonesia.

Daftar tersebut yakni pertama, meluasnya konflik sosial dan ketiadaan jaminan rasa aman warga. Kedua, masih minimnya jaminan perlindungan kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah.

Ketiga, potensi ancaman kriminalisasi warga melalui ruang legalisasi keamanan. Keempat, proyek anti-teror yang tidak Pro HAM.

Kelima, Absennya kriminalisasi terhadap kejahatan penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Keenam, lambannya penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.