TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mengkritisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang akan menerapkan pembantasan penggunaan kendaraan dengan sistem plat nomer ganjil genap.

"Seorang pemimpin memang harus berani, tapi keberanian tersebut harus dibarengi dengan keputusan yang logis," tegas Marzuki kepada wartawan usai menerima Forum Masyarakat Pembela UU Kabupaten Buton Utara, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/2/2013).

Marzuki mengatakan jika sistem ganjil genap tetap akan diterapkan pada bulan Maret mendatang, maka yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat menengah kebawah.

"Sementara masyarakat yang kaya tidak akan merasakan hal itu karena mereka memiliki mobil lebih dari satu di rumahnya," tegasnya.

Kemacetan di Jakarta, kata Marzuki bukan hanya disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan, tapi juga karena banyaknya gedung perkantoran dan mall di daerah-daerah yang padat kendaraan.

Oleh karenanya menurut Marzuki, perlu bagi Jokowi untuk membenahi segala perizinan pembangunan mall-mall atau perkantoran yang menjadi penyebab kemacetan.

“Saya setuju izin mall yang menyebabkan kemacetan itu dibatalkan kalau tidak ada konsekuensi hukumnya. Tapi saya kira kalau untuk membatalkan izin mall agak sulit jika izin itu dikeluarkan dengan benar, karena efeknya bisa ke perdata. Coba Jokowi periksa adakah celah untuk membatalkannya hal itu, kalau izin dikeluarkan aneh, amdalnya dipalsukan, maka itu bisa dijadikan landasan untuk dibatalkan,” tandasnya.

Marzuki menyarankan agar Jokowi mengambil langkah-langkah lainnya dahulu seperti membenahi pedagang kaki lima dan juga perilaku kendaraan umum yang selama ini tidak tertata.

KLik: