TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memeriksa tiga anggota Komisi III DPR, yang disebut-sebut Nazaruddin terlibat dalam proyek pengadaan simulator SIM, yang menjerat Irjen Djoko Susilo.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, KPK juga harus mencermati dugaan keterlibatan tiga anggota DPR, dalam proyek pengadaan lain di Polri, terutama dalam proyek Pemanfaatan Optimalisasi untuk Penguatan Sarana Prasarana Polri (POUPSP) 2013 senilai Rp 1,8 triliun.

"KPK harus bekerja profesional dan tidak boleh mengabaikan kesaksian Nazaruddin. Sebab, Nazaruddin dipanggil KPK untuk dimintai kesaksian dalam proyek pengadaan di Polri, khususnya proyek simulator SIM," ujar Neta dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (22/2/2013).

IPW, lanjutnya, berharap kasus simulator SIM menjadi pintu masuk KPK untuk membongkar kasus korupsi lain di Polri, seperti keberadaan mafia proyek yang diduga melibatkan oknum elite kepolisian, anggota legislatif, dan pengusaha.

Dari penelusuran IPW, saat ini ada lima mafia proyek yang berkuasa di Polri, yakni TS, MA, R, S, dan M. Meski sempat di-black list dan bermasalah, mereka tetap saja mendapat keistimewaan dalam proyek POUPSP 2013.

Akibat dikuasai mafia proyek, barang-barang yang akan dibeli Polri harganya menjadi gila-gilaan.

"Kuda misalnya, Rp 468 juta per ekor, anjing Rp 150 juta per ekor, laptop Rp 28 juta per unit, eksternal disk Rp 7 juta per unit, dan kamera poket Rp 8 juta," papar Neta.

KPK diminta mencermati manuver mafia proyek ini. Sebab, Polri seakan tidak mampu mengatasinya, karena diduga para mafia ini didukung oknum-oknum di legislatif yang menekan elite-elite Polri.

"Jadi, kesaksian Nazaruddin mengenai keterlibatan tiga anggota DPR, harus segera ditindaklanjuti KPK, dan dijadikan pintu masuk untuk membersihkan proyek-proyek Polri dari manuver mafia proyek dan oknum Komisi III DPR," desak Neta. (*)