Patra mengatakan, terkait pengumuman status Anas itu, pihaknya akan menunggu surat penetapan dari KPK. ”Kami tunggu surat penetapan dari penyidik KPK dan kami akan mengikuti proses hukumnya,” kata Patra.

Patra menambahkan, penetapan seseorang sebagai tersangka belum berarti orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebelum ada putusan dari pengadilan. ”Dalam kasus baru-baru ini, seperti kasus mantan Dirut Merpati, hakim memutus bebas,” katanya.

Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla mengatakan, anggota Partai Demokrat akan menunggu sikap dan kebijakan Ketua Majelis Tinggi. ”Itu kerangka atau komitmen setelah rapimnas,” katanya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan, menegaskan, ”Penetapan sebagai tersangka oleh KPK otomatis membuat Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum harus mundur, sesuai pakta integritas yang ditandatangani semua kader Partai Demokrat.”

Menurut Syarifuddin, pakta integritas sudah secara eksplisit dinyatakan berbagai konsekuensi yang harus dipatuhi semua kader Partai Demokrat. Semua kader yang bermasalah dengan hukum harus mengundurkan diri atau bersedia diberhentikan.

”Kami sangat prihatin karena ada kader kami kembali yang kena masalah dugaan korupsi. Untuk mengantisipasi kekosongan kepemimpinan, Majelis Tinggi Partai Demokrat akan membicarakan lebih lanjut,” ujar Syarifuddin.

Semalam suasana di rumah Anas tampak ramai. Tidak hanya kader Partai Demokrat yang datang, tetapi juga warga. Namun, Anas tak bisa ditemui. Anas diinformasikan menggelar jumpa pers siang ini. Perbedaan sikap di antara kader mulai menguat.

Sekretaris Bidang Agama DPP Demokrat Makmun Murod mengatakan, pernyataan kader yang meminta Anas segera mundur tidak etis. ”Itu sangat tidak etis. Seharusnya mereka bersedih karena ketua umum ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat Muhammad Rachmad mengatakan, dirinya akan mundur. ”Saya mengabulkan keinginan senior di Demokrat yang minta pendukung Anas mundur,” katanya begitu keluar dari rumah Anas, semalam.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, Anas menghargai proses hukum, tetapi masih bingung apakah masalah itu peristiwa hukum atau politik. ”Mas Anas pasti akan mencari keadilan, menemukan kebenaran,” katanya.

Siang hari, sebelum statusnya ditetapkan KPK, Anas meminta semua pihak tidak memberikan tekanan kepada KPK dalam kasus Hambalang. ”Biarkan KPK bekerja secara profesional, mandiri, tanpa tekanan opini, tanpa tekanan politik,” ujar Anas seusai shalat Jumat di Masjid Al Hikmah di dekat rumahnya di Duren Sawit, Jakarta Timur.

”Biarkan KPK bekerja tanpa tekanan sehingga prosesnya berjalan dengan tepat, profesional, dan adil,” ujar Anas.(BIL/K02/ATO/OSA/ANA/FER/WHY)