Menkopolhukam Enggan Sebut Kelompok GPK di Papua
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto enggan menyebut nama kelompok Gerakan Pengacau Keamanan
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto enggan menyebut nama kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di Papua.
"Saya sampaikan kelompok itu ada beberapa, tapi kan kita belum tahu kelompoknya ini, kalau saya bilang itu nama orang, seolah-olah itu jadi yang tertuduh," ungkap Djoko Suyanto di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2013).
Terangnya, di Papua khusunya di Puncak Jaya ada beberapa kelompok, tetapi Djoko tidak mau menyebutnya. "Lebih baik saya bilang A, B, C. Nanti kalau kita tangkap orangnya baru tahu kelompoknya," ucap Menkopolhukam.
Saat ini yang terpenting adalah bagaimana menangkap para pelaku penembakan di Papua tersebut dan menghadapkannya ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, menurut Djoko perlu ada perbaikan dalam operasi prosedur persenjataan dan bagaimana standar pergerakan aparat dari satu pos ke pos lain.
"Pelaku penembakan harus dikejar. Harus dihadapkan dengan penegakan hukum yang harus ditegakkan," ungkapnya.
Sebelumnya, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menggelar jumpa pers, terkait tewasnya delapan anggota TNI di Puncak Jaya, Papua.
Mabes TNI menjelaskan, ada tiga kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di Papua, yakni Kelompok Tabuni, Kelompok Yambi, dan Kelompok Murid.
"Di sana ada tiga kelompok besar. Rata-rata kekuatannya 100-150 orang, dengan senjata api laras panjang campuran dan golok. Jumlah senjatanya ada 15-20 pucuk," ungkap Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/2/2013).
Klik:
