TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu ormas Partai Golkar, Kosgoro 1975 menentang rencana kudeta yang akan didahului dengan demo besar-besaran pada tanggal 25 Maret 2013 nanti.

Ketua DPP Kosgoro 1957, Leo Nababan menegaskan Kosgoro sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) tertua menolak keras kudeta yang menggulingkan pemerintahan Presiden SBY-Boedino.

Dia tegaskan Kosgoro mengingatkan agar komitmen kabangsaan Konsensus nasional tentang mekanisme kepemimpinan lima tahuanan akan tetap diamankan.

"Artinya pergantian kepemimpinan pemeerintahan itu harus lima tahunan. Bukan ujuk-ujuk karena kita tidak senang lagi langsung main kudeta-kudetaan. Itu tidak mendidik. Karena kalau itu terjadi maka rakyat yang akan menjadi korban. Sedangkan gerakan ini akan selalu membawa-bawa nama rakyat," tegas Leo kepada wartawan di Kanto Kementerian Kordinator Bidang Kesra, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Lanjut Wakil Sekjen DPP Partai Golkar ini, bahwa bagi Kosgoro, perbedaan pendapat itu sah-sah saja di negara Demokrasi seperti di Indonesia. Tetapi Demokrasi itu harus tetap menjaga keutuhan NKRI dengan empat pilar utama.

Karena itu, dia tegaskan lagi, Kosgoro menolak upaya kudeta dan sejenisnya bila belum waktunya pertukaran pemerintah melalui mekanisme konstitusi yakni melalui mekanisme Pemilu.

"Kosgoro 1957 bersama jajarannya dan keluarga besar Golkar akan tetap berjuang melaksanakan mekanisme kepemimpinan lima tahunan secara benar dan konsisten. Karena itu kami akan tetap mendukung kepemimpinan Presiden SBY dan Boedino sampai akhir masa tugasnya," tegas dia.

"Dan kami juga ada di Partai Golkar. Kami akan tetap konsisten disitu. Dan Partai Golkar juga adalah bagian dari Koalisi," ujarnya.