TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik meyakini aksi yang berlangsung hari ini tidak akan berujung ke penggulingan kekuasaan Rresiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Nggak ada kudeta lah, kalau aksi biasalah demokrasi kita kan selalu ada aksi. Saya juga dengar Ibu Ratna statementnya tidak akan melakukan kudeta, ini kan demo, demo biasalah," ujar Jero kepada wartawan, Minggu (24/3/2013) malam.

Jero juga menilai tidak ada kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah proses pelengseran kekuasaan. Ia mengatakan perkembangan pembangunan selama pemerintahan SBY cukup baik sehingga ia meyakini tidak akan ada upaya kudeta dalam aksi hari ini.

"Ya kami tenang-tenang saja, karena kita lihat perkembangan pembangunan secara objektif membaik selama 8 tahun ini. Kemudian masyarakat juga mayoritas kehidupan membaik. Bahwa masih ada kurang-kurang kita perbaiki terus, jadi kami yakin tidak akan ada kudeta," imbuhnya.

Ia juga mengatakan SBY menanggapi isu kudeta dengan tenang, tidak berlebihan seperti anggapan banyak orang. Menurutnya SBY justru tenang-tenang saja dalam menghadapi isu kudeta tersebut.

"SBY biasa saja, tenang-tenang saja. Lagipula seperti kita lihat tidak ada prakondisi yang memungkinkan kondisi seperti revolusi sosial," tandasnya.

Seperti diketahui, Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) mengatakan, aksi perubahan yang bakal dilakukan pada 25 Maret 2013, adalah perlawanan rakyat sipil berbagai elemen atas Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Anggota Presidium Nasional MKRI Erwin Usman dalam jumpa pers di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013) megatakan, aksi nanti adalah aksi damai dengan mengeluarkan Pantura atau Panca (lima) Tuntutan Rakyat.

"Tanggal 25 Maret akan dimulai gong untuk memulai perlawanan lebih serius di Jakarta dan 17 provinsi di Jawa maupun luar Jawa, berdasarkan hasil rapat Presidium Nasional MKRI di Cisarua, Bogor, tiga bulan terakhir maupun di kampung," papar Erwin.

Pantura yang akan menjadi tuntutan rakyat pertama, adalah nasionalisasi tambang dan migas yang dikuasai asing. Kedua, turunkan harga. Ketiga, hentikan liberalisasi impor. Keempat, selesaikan kasus-kasus korupsi.

"Terutama, yang melibatkan jaringan Istana, juga kasus BLBI, Century, Hambalang, dan IT KPU. Termasuk, yang melibatkan Ibas dan pajak keluarga Cikeas. Kelima, hentikan kekerasan beragama. Panca Tuntutan Rakyat mengajak semua elemen terlibat," imbuh Erwin.