Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksaan e-voting (elektronik voting) dalam Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan bertahap.

Andrari Grahitandaru, Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, mengatakan e-voting bisa dimulai dari tahapan pemilihan kepala desa.

"Jadi dimulai dari pemilihan kepala desa, pilkada, baru pemilu nasional. Jadi pilkada kepala desa saja sudah lumayan melakukan pendidikan demokrasi kepada masyarakat," ujar Andrari, kepada Tribunnews, di The Habibie Centre, Sabtu (30/3/2013).

Kalau setiap kabupaten itu melakukan pemilihan kepala desa melalui e-voting, lanjut Andrari, itu sungguh luar biasa dan menghasilkan kepala desa yang jujur dan benar.

"Contohnya Boyolali (Jawa Tengah) setahun sebelumnya bupatinya mencanangkan lima desa dengan menggunakan e-voting," katanya.

Menurut Andrari, tidak ada alasan tidak sanggup bagi Indonesia melaksanakan Pemilu dengan e-voting.

"Bisa saja. Kenapa enggak? terutama untuk pileg (pemilihan anggota legislatif). Hanya tinggal kesungguhan saja kok. Bukan sesuatu yang mustahil," ujarnya.

Selain sisi pelaksanaan yang cepat, transparan, akuntabel, Andrari juga mengatakan sistem ini bisa menghemat penyelenggaraan Pemilu hingga 30 persen.

Namun, untuk Pemilu 2014 sudah tidak mungkin menerapkan e-voting. Sebab persiapannya membutuhkan waktu dua tahun.

"Nggak bisa. Kan kita tahapan untuk pemilu 2014 butuh dua tahun," ujarnya.