TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk menurunkan seluruh simbol yang merepresentasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), seperti bendera, karena hal tersebut adalah masa lalu.

Politisi PPP Lukman Hakim Saifuddin menilai pascaperjanjian Helsinki, atribut atau simbol GAM tidak boleh lagi digunakan. Kalau belakangan muncul bendera GAM, Kemendagri bertanggungjawab dan berwenang mengevaluasi isi peraturan daerah yang tak sejalan peraturan perundang-undangan.

"Nampaknya pemerintah juga akan segera mengevaluasi ini. Kami berharap bahwa kasus ini tidak melebar kemana-mana. Jadi bendera adalah simbol jangan lalu kemudian mengungkit masa lalu sehingga kita selalu tersandera masa lalu," ujar Lukman di DPP PPP, Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Menurut Lukman, istilah kelam masa lalu yang pernah dipakai di Aceh seperti GAM, DOM, hendaknya menjadi bagian masa lalu dan jangan kembali diangkat sehingga banga Indonesia tidak pernah bakal maju ke depan.

Kalau memang Pemerintah Aceh, benar memunculkan bendera itu, maka telah menyalahi perjanjian Helsinki. Bahkan perjanjian ini sudah diketahui oleh dunia internasional dan disepakati bersama. Ia meminta sebaiknya semua pihak tunduk kembali kepada kesepakatan Helsinki.