Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Komisi X: Mendikbud Tidak Dengarkan Pendapat Kami

Anggota Komisi X DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Komisi X: Mendikbud Tidak Dengarkan Pendapat Kami
Tribun Manado/Rizky Adriansyah
Sejumlah anggota TNI AU menjaga proses distribusi soal Ujian Nasional yang baru diturunkan dari pesawat Boeing 737 milik TNI-AU di Lanud Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (17/4/2013). Lamanya pengiriman soal di berbagai daerah di Indonesia Timur akibat lambatnya proses pencetakan mengkhawatirkan banyak pihak terutama para siswa peserta UN. (Tribun Manado/Rizky Adriansyah). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com Leonard A.L Cahyoputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) M. Nuh tidak mendengarkan pendapat dari Komisi X yang membidangi pendidikan, terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan 2012-2013. Bahkan sistem profesional kerja tidak dilaksanakan.

"Memang itu kewenangan mereka, tapi Kemendikbud sering diberi masukan tapi dia jalan sendiri," kata Itet kepada wartawan  di Warung Daun, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2013).

Karenanya, lanjut Itet yang juga politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), bahwa dalam program penyelenggaraan UN kali ini adalah sebuah puncak kegagalan pemerintah yang sangat fatal. Untuk itu, tambahnya sistem kerja profesionalnya haruslah dikedepankan.

"Dalam penyelenggaraan UN, Mendikbud ini kan seperti orang membuat hajat, hari ini harus membuat apa dan ada persiapan yang matang," tegasnya.

Untuk itu, kata Itet pihaknya akan memanggil Mendikbud selaku pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan penyelenggaraan UN, akan kami panggil dan meminta keterangannya. Karena kejadian ini harus dipertanggungjawabkan.

"Ini harus dipanggil Mendikbud diminta pertanggungjawaban. Malam minggu besok, karena harusnya hari senin karena pada ke Dapil," ujarnya.

Berita Rekomendasi

Lebih lanjut Itet mengatakan, seharusnya pihak Kementerian terkait sudah dapat menghitung dengan baik mengenai jarak dan waktu dalam pendistribusian soal UN, karena seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negara kepalauan. Akan tetapi, pendistribusian masih tertumpu pada pemerintah pusat.

"Bayangkan Bali yang dekat saja telat. Ini jadi mahal, karena semua pihak dikerahkan, seperti TNI, Polisi dll," katanya.

Sumber: Warta Kota
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas