TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat memastikan tak ada transaksi jual beli nomor urut.

Meski ada masa perbaikan hasil verifikasi daftar bakal calon legislatif (bacaleg) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemungkinan bongkar pasang nomor urut kecil terjadi.

Demikian dikatakan Ketua Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat Suaidi Marasabessy, saat dihubungi wartawan dari KPU, Jakarta, Kamis (25/4/2013). Menurutnya, nomor urut bacaleg, lalu menjadi Daftar Calon Sementara, sampai menjadi Daftar Calon Tetap, akan sama.

"Saya berharap tidak akan terjadi politik transaksional untuk menentukan nomor urut pada proses revisi DCS, kecuali ada satu hal yang sangat luar biasa. Sejak awal penjaringan, satgas memeroses sudah sangat transparan," tutur Suaidi.

Suaidi memastikan akan turun langsung mengawasi masa perbaikan hasil verifikasi KPU, terhadap semua bacaleg yang didaftarkan. Sehingga, dalam masa perbaikan, bahkan sampai proses ke DCS dan ditetapkan DCT, tak ada praktik transaksional.

Menurutnya, meski ada masa perbaikan, Demokrat kemungkinan besar tidak melakukan pergantian bacaleg, sebelum menjadi DCS yang diumumkan KPU. Bacaleg yang diganti bisa saja, kalau terbukti bermasalah secara hukum, atau berkasnya tak bisa dilengkapi.

"Kami sudah sangat teliti menjaring, sehingga berkas caleg Demokrat sudah dinyatakan KPU paling tersusun rapi," papar Suaidi, yang bersaing dengan istrinya, Derita Rina, dari daerah pemilihan Maluku. (*)