Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Popong Otje Dundjunan menegaskan tidak setuju dengan hasil ujian nasional sebagai alat ukur kelulusan. Namun, ia tetap menyarankan jika tetap dilaksanakan maka terdapat rayonisasi distribusi soal ujian nasional.

"Jika UN ada dilakukan rayonisasi, jadi Jakarta tidak sama dengan Papua. Coba diubah rayonisasi Papua apa, Maluku apa lalu Jawa Barat apa," kata Popong dalam rapat dengar pendapat dengan Mendikbud di Komisi X DPR, Jakarta, Jumat (26/4/2013).

Menurut Popong, cara tersebut dirasa adil dan membuat pendistribusiannya tidak menjadi kacau. Saran lainnya yakni dilakukan pemetaan ujian. Sehingga tidak lagi dilaksanakan UN, namun memberikan kewenangan penuh kepada guru yang mengetahui muridnya.

"Karena yang paling tahu murid itu guru ya serahkan kepada mereka," katanya.

Popong juga mengungkapkan meskipun pelaksaan UN tahun ini buruk, tetapi ia tetap mendukung kinerja Mendikbud. Ia juga tidak ingin M.Nuh mundur dari jabatannya.

"Saya tidak minta menteri mundur, karena bangsa kita pantang mundur," tuturnya.