Pemekaran Daerah Hanya Jadi Mainan Elite Politik
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan pemekaran daerah selama ini, selain tidak disiapkan dengan matang
Penulis: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan pemekaran daerah selama ini, selain tidak disiapkan dengan matang untuk membangun daerah otonomi baru (DOB), ternyata hanya menjadi mainan bagi elite politik di Jakarta dan daerah sendiri.
"Karena itu wajar jika mayoritas DOB itu buruk bahkan gagal, dan terbukti tak pernah menyentuh kesejahteraan rakyat. Jadi, pemekaran daerah atau DOB selama ini hanya menjadi mainan elite politik Jakarta dan daerah,” ujar Margarito Kamis dalam dialog, "Pemekaran Daerah Kebutuhan Masyarakat Atau Kepentingan Elite " bersama Jacob Jack Ospara (anggota Timja Pemekaran Daerah DPD RI ), dan direktur penataan daerah, Otsus, dan DPOD Kemendagri Boy Tenjuri di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (8/5/2013).
Menurut Margarito, banyak orang daerah yang ingin menjabat sebagai gubernur, bupati, dan pejabat lainnya di daerah dengan tujuan hanya menghabiskan uang negara (APBN/APBD). Untuk itu katanya, setiap ada pemekaran DOB, yang berganti hanya pejabat baru, mobil dinas baru, gedung baru dan sebagainya.
“Sementara pejabat dan anggota DPRD-nya hanya mondar-mandir ke Jakarta, tanpa tujuan yang jelas. Semua ini tak menyentuh kesejahteraan rakyat, dan pastinya rakyat begitu-begitu saja hidupnya,” ungkapnya.
Menurut Margarito, DPD RI bisa mencegah semua itu agar DPR RI tak mudah mengusulkan DOB. Namun, khusus untuk daerah-daerah yang disebut khusus seperti daerah perbatasan, pulau terluar, dan Papua, seharusnya diatur dengan UU khusus dan tersendiri.
“Tidak campur-aduk dengan UU No.78/2007 tentang pemekaran dan penggabungan daerah. Karena itu saya mendukung DOB inisiatif pemerintah pusat dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional,” katanya.
Sedangkan Jacob Jack Ospara mengatakan, konflik horisontal meningkat akibat ketidaksabaran masyarakat, ketidaksiapan tokoh setempat, janji-janji kampanye yang tak ditepati, SDM yang tidak memadai, dan program daerah terutama infra struktur daerah yang tidak dijalankan, suburnya korupsi, dan sebagainya.
“Dengan begitu, DPD akan melakukan evaluasi dan mengkaji kembali PP 78/2007 tentang pemekaran dan penggabungan daerah itu,” kata anggota DPD RI asal daerah pemilihan Maluku itu.
