TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/5/2013), dipenuhi dengan pertanyaan dari sejumlah anggota Dewan mengenai puluhan pekerja di PT Freeport Indonesia yang tertimbun di bawah tanah.

Dalam rapat Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar, Poempida Hidayatullah, mempertanyakan soal informasi yang menyebut dua menteri SBY Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Menteri ESDM Jero Wacik yang ditolak berkunjung ke Freeport.

"Kami ini tanyakan apa benar Menakertrans dan Menteri ESDM ditolak hadir di sana. Kalau itu benar maka Freeport keterlaluan dan ini adalah pelecehan pejabat negara," kata Poempida.

Menteri sebagai wakil Presiden harusnya diberi kesempatan mengunjungi Freeport. "Kalau betul informasi itu maka Freeport harus diberi sanksi.  Karena ini penghinaan dan bagian dari makar. Ini kan masih bagian dari Indonesia. Jadi ini keterlaluan karena ini penghinaan ke pejabat negara," kata Poempida.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Hanura, Muchtar Amma, heran perusahaan internasional sekelas Freeport bisa teledor dan kecolongan dengan kecelakaan semacam itu.
"Bagaimana pengawasan dari Freeport harus dipertanggungjawabkan," kata dia.

Anggota Komisi IX DPR, Arif Minardi, mengatakan masalah Freeport harus dicek dan diinvestigasi menyeluruh.

"Bagaimana keselamatan pekerja disana terutama dengan tambang-tambang dibawah tanah," kata dia.